News Satu, Surabaya, Rabu 6 November 2024- Komitmen Anggota Komite III DPD RI, Dr. Lia Istifhama, dalam memperjuangkan kebijakan pro rakyat di Jawa Timur kembali diperlihatkan melalui usulannya untuk meningkatkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
Dalam pertemuan dengan Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, di Gedung Grahadi, Ning Lia sapaan akrabnya menyampaikan enam poin kebijakan strategis yang dinilai bisa menjadi angin segar bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat.
Salah satu usulan kunci yang dibahas adalah peningkatan persentase DBHCHT dari 3% menjadi minimal 5%. Kebijakan ini dipandang krusial mengingat Jawa Timur menyumbang 65% dari total penerimaan cukai nasional.
Ning Lia menilai bahwa alokasi yang lebih besar akan memungkinkan peningkatan layanan kesehatan dan pengentasan kemiskinan, serta mendukung pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah yang masih tertinggal.
“Kita ingin memastikan manfaat yang lebih besar dari kontribusi DBHCHT untuk daerah yang merupakan penghasil terbesar. Kenaikan ini sangat penting untuk mendukung berbagai program yang dibutuhkan warga,” ungkap Ning Lia, Rabu (6/11/2024).
Selain memperjuangkan peningkatan DBHCHT, Ning Lia juga mengangkat revisi beberapa undang-undang yang dinilai membatasi ruang gerak daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan potensi ekonomi kelautan.
Menurutnya, Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah masih membebani pemerintah provinsi dalam upaya pengembangan ekonomi lokal.
“Daerah perlu diberikan lebih banyak keleluasaan dalam menetapkan pajak dan retribusi yang sesuai kebutuhan. Dengan itu, daerah bisa memperkuat ekonominya sendiri tanpa selalu bergantung pada pusat,” tambahnya.
Ning Lia juga menyoroti perlunya kewenangan lebih besar bagi pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya laut, terutama untuk potensi ekonomi di wilayah pesisir Jawa Timur.
“Saya harap revisi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat mengatur pemanfaatan hasil laut hingga 12 mil yang saat ini lebih banyak ditarik ke pusat, meski dampaknya langsung dirasakan di daerah,” tandasnya.
Menanggapi usulan tersebut, Adhy Karyono menyatakan bahwa peningkatan DBHCHT memang menjadi langkah yang dinantikan untuk memperkuat layanan publik di Jawa Timur.
“Jika usulan ini terealisasi, kami optimis bahwa program penurunan kemiskinan dan peningkatan infrastruktur di daerah bisa tercapai lebih efektif,” pungkasnya.
Langkah proaktif Ning Lia Istifhama dalam memperjuangkan revisi kebijakan pusat menunjukkan kepeduliannya terhadap pemerataan pembangunan di Jawa Timur. Jika terealisasi, upaya ini diharapkan bisa mendorong otonomi daerah yang lebih kuat dan berdaya saing dalam pembangunan berkelanjutan. (Kiki/*)
