Rawan Korupsi, Pengawasan Dana Hibah Di Jatim Harus Diperketat

News Satu, Surabaya, Jumat 14 April 2023- Program bantuan hibah atau Dana hibah memang sangat membantu dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di setiap daerah, khususnya di Jawa Timur.

Namun demikian, program bantuan hibah atau dana hibah tersebut juga rawan terjadi penyimpangan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya sering kali terjadi penyimpangan dan harus ada pengawasan yang ketat.

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan, APBD provinsi, termasuk kabupaten/kota sebenarnya berfungsi sebagai stimulus untuk menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi di daerahnya masing-masing. Sehingga belanja APBD memang seharusnya diorientasikan di daerah tersebut.

“Oleh karena itu program bantuan hibah atau dana hibah, sebenarnya layak untuk diteruskan. Hanya saja, pengawasan atas penyimpangan di lapangan yang harus diperketat,” katanya, Jumat (14/4/2023).

Baca Juga :  Libatkan Ditjen Pajak dan Bea Cukai, Pengusutan Skandal Rp 349T Tidak Akan Efektif

Lanjut Senator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Jatim ini, juga menyoal sasaran bantuan hibah. Menurutnya hibah untuk menopang aktivitas dunia usaha dan industri, serta olahraga dan kesehatan masyarakat sangat tepat. Karena berdampak jangka panjang dan memiliki multi player effect.

“Hibah untuk kepentingan perekonomian, olahraga dan kesehatan masyarakat ini yang perlu diprioritaskan. Sebaliknya, Hibah untuk kajian-kajian yang output-nya hanya literatur atau buku, dapat dikurangi. Karena outputnya hanya numpuk sampai berdebu,” tandasnya.

Dalam kesempatan itu, LaNyalla juga menyebut beberapa nama bupati yang berani membuat terobosan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di daerahnya. Salah satunya Bupati Magetan Suprawoto.

“Saya memberikan apresiasi kepada Bupati Magetan, yang berani mengambil kebijakan dengan meminta ASN di Magetan untuk membeli batik khas Magetan secara pribadi sebagai seragam. Karena jika melalui tender, Batik Khas Magetan malah kalah bersaing dengan batik khas Solo yang sudah menguasai E-Katalog,” tukasnya.

Baca Juga :  Ketua DPD RI, 4 Konsekuensi Kenegaraan Terhadap Inpres Rehabilitasi Pegiat dan Pengikut PKI

LaNyalla juga memberi apresiasi Kabupaten Pasuruan di bawah pimpinan Bupati Irsyad Yusuf yang mengalokasikan APBD untuk pengobatan gratis di Puskesmas bagi warga yang memiliki KTP atau KK Kabupaten Pasuruan.

“Terobosan-terobosan seperti ini yang benar. APBD untuk rakyat di daerahnya,” pungkasnya.

Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Kepala Kantor DPD RI Perwakilan Jawa Timur, Rony Suharso. Hadir pula Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman, Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri Komjen Pol Tomsi Tohir, Staf Ahli Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Teguh Sambodo.

Sedangkan Gubernur Khofifah Indar Parawansa tampak didampingi Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Anwar Sadad, Pejabat Forkopimda, bupati dan wali kota se-Jawa Timur, para Rektor dan civitas akademika se-Jawa Timur, serta sejumlah tamu undangan lainnya. (Andi)

Baca Juga :  Ketua DPD RI, Pembangunan KCJB B2B Dan APBN Tidak Boleh Dijadikan Jaminan

Komentar