Surabaya, Selasa 13 Januari 2026 | News Satu- Kiprah Lia Istifhama dalam kontestasi politik nasional kian mencolok. Terpilih sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Daerah Pemilihan Jawa Timur, senator yang akrab disapa Ning Lia ini mencetak perolehan 2.739.123 suara, menjadikannya senator perempuan non-petahana dengan suara tertinggi di Indonesia.
Raihan tersebut menempatkan Ning Lia di jajaran tiga besar nasional, berada di bawah figur publik Komeng dari Jawa Barat dan Gus Yasin dari Jawa Tengah. Namun perhatian publik terhadap Ning Lia tak hanya berhenti pada angka elektoral, melainkan pada gaya politiknya yang konsisten menyentuh akar rumput.
Sejak masa kampanye hingga resmi menjabat, Ning Lia dikenal dengan pendekatan turun langsung ke masyarakat, atau yang dalam istilah Jawa disebut mudun ngisor. Ia kerap hadir di tengah warga tanpa protokoler berlebihan, menyerap aspirasi dari berbagai lapisan sosial, baik di desa maupun perkotaan.
Meski berasal dari keluarga tokoh nasional—keponakan mantan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa serta putri bungsu ulama NU KH Maskur Hasyim—Lia Istifhama memilih membangun relasi setara dengan masyarakat.
“Politik bukan soal jarak, tetapi soal kehadiran dan ketulusan mendengar,” ujar Ning Lia dalam salah satu pertemuan dengan warga, Selasa (13/1/2026).
Selain berkiprah sebagai senator, Lia Istifhama juga dikenal aktif sebagai aktivis sosial, advokat, akademisi, penulis, dan musisi. Rekam jejak tersebut memperkuat citranya sebagai wakil daerah yang tidak hanya hadir di ruang legislasi, tetapi juga aktif dalam kerja-kerja sosial kemasyarakatan.
Pendekatan tersebut dinilai membawa warna baru di DPD RI, lembaga yang selama ini kerap dipersepsikan berjarak dengan publik. Pengamat politik Universitas Negeri Surabaya, Mubarok, menilai gaya komunikasi Ning Lia mampu mendekatkan institusi DPD RI dengan konstituennya.
“Ia menghadirkan praktik representasi yang lebih terbuka, langsung bertemu masyarakat tanpa segmentasi,” kata Mubarok.
Komitmen mudun ngisor kembali diwujudkan melalui agenda reses dan penyerapan aspirasi di 16 kabupaten/kota di Jawa Timur, mulai dari Surabaya, Malang, Lamongan, Gresik, Nganjuk, Pacitan, Lumajang, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Tuban, Bondowoso, Pamekasan, Blitar, hingga Bojonegoro.
Dari rangkaian dialog bersama pemangku kepentingan daerah, tenaga pendidik, dan pelaku usaha, muncul empat isu strategis yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah pusat. Isu pertama terkait pelayanan kesehatan, khususnya implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Menurut Ning Lia, banyak rumah sakit daerah masih membutuhkan kejelasan teknis agar tetap berdaya dan adaptif.
Isu kedua menyasar sektor pendidikan, terutama terkait akses PPPK bagi guru Raudlatul Athfal (RA) di bawah Kementerian Agama yang dinilai belum sepenuhnya mendapatkan peluang seleksi setara. Isu ketiga menyentuh sektor pariwisata, di mana perlindungan jaminan sosial bagi pelaku wisata masih minim. Ning Lia mendorong perluasan kepesertaan BPJS serta penguatan fasilitas kesehatan di kawasan wisata.
Isu keempat berkaitan dengan pelestarian budaya dan bahasa daerah. Ia mendorong penyusunan kamus bagi sekitar 718 bahasa daerah agar masuk prioritas kebijakan dan anggaran nasional.
“Ning Lia selalu hadir, rendah hati, dan tidak pernah lelah turun ke bawah,” ujar Sriyatun, warga Gresik yang mengikuti kegiatan reses tersebut. (Kiki)
