News Satu, Tengerang, Jumat 15 Maret 2024- Pemerintah Indonesia dan Kamboja telah sepakat untuk bersama-sama memberantas tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan penyelundupan manusia (TPPM). Komitmen ini diumumkan dalam pertemuan bilateral imigrasi kedua negara yang berlangsung di Phnom Penh, Kamboja.
Dalam pertemuan tersebut, Direktur Jenderal Imigrasi Kamboja, Letnan Jenderal SOK Veasna, hadir sebagai perwakilan dari Kamboja. Sementara itu, Indonesia diwakili oleh Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Silmy Karim.
Silmy Karim, selaku Dirjen Imigrasi, menyampaikan bahwa Indonesia dan Kamboja telah membahas upaya pencegahan dan penanggulangan TPPO. Selain itu, juga dibahas mengenai kejahatan internasional dan kerja sama dalam pengelolaan perbatasan.
“Indonesia dan Kamboja, sebagai dua negara demokratis, menjadi mitra dalam memajukan kesejahteraan, perdamaian, dan keamanan di kawasan ASEAN. Saat ini, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi perhatian bersama, salah satunya adalah perdagangan manusia,” ujar Silmy, Jumat (15/3/2024).
Beliau menegaskan komitmen Imigrasi Indonesia dalam upaya pencegahan dan penanggulangan TPPO. Oleh karena itu, kesadaran hukum sangat diperlukan bagi masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri, agar mereka menjadi pekerja migran secara legal.
“Tujuannya adalah untuk menghindari potensi tindak kejahatan, meningkatkan posisi tawar di negara tujuan, serta mempermudah negara dalam memberikan perlindungan,” tambah Silmy.
