News Satu, Probolinggo, Selasa 5 September 2023- Pj Bupati Probolinggo Drs HA Timbul Prihanjoko didampingi Inspektur Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Tutug Edi Utomo dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait menghadiri Rapat Koordinasi Strategi Nasional secara virtual dengan KPK bersama pimpinan daerah se-Indonesia pada ruang pertemuan Bupati Probolinggo.
Rapat koordinasi peningkatan akurasi data penerima bantuan sosial tersebut dihadiri oleh pimpinan Komite Pemberantasan Korupsi (KPK), Menteri Sosial RI dan jajaran garda terdepan, kepala pusat data dan pendataan Kementerian Sosial.
Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktur Departemen Kependudukan dan Kependudukan, Direktur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Direktur Perencanaan Strategis BPJS.
Pj Bupati Probolinggo, Plt Bupati Probolinggo Drs HA Timbul Prihanjoko mengatakan, OPD penerima program subsidi dan bansos tahun ini telah melakukan verifikasi dan konfirmasi data tersebut ke Kementerian Dalam Negeri.
Khusus untuk data yang ditemukan Kementerian Sosial RI, antara lain keluarga penerima manfaat yang meninggal, yang berstatus ASN dan TNI/Polri, terdaftar di AHU dan memiliki gaji lebih tinggi dari UMK.
“Dari awal kami menghapus data yang ditemukan Kementerian Sosial di wilayah tersebut dan mengautentikasinya. “Yang terpenting harus ada komitmen dari semua pihak, tanpa komitmen itu tidak mungkin terlaksana,” katanya, Selasa (5/9/2023).
Sementara itu, Plt Direktur Pelayanan Sosial (Dinsos) Kabupaten Probolinggo, Agus Mukson mengatakan, saat ini pihaknya dan pendamping PKH terus memperbarui dan memverifikasi data. DTKS diharapkan disesuaikan dengan kondisi lapangan.
“Kalau datanya, setiap bulannya selalu diupdate oleh pihak desa lalu selalu kita laporkan ke Kementerian. Dengan data etnis minoritas yang selalu diupdate, kita berharap bansos bisa adil dan sesuai dengan kriteria penerima kesejahteraan,” pungkasnya. (Bambang)
Comment