News Satu, Bondowoso, Kamis 15 September 2022- Ratusan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di 23 kecamatan di kabupaten bondowoso mengadukan kejelasan nasib ke wakil Bupati Bondowoso H irwan Bachtiar Rahmat, Rabu (14/9/2022), di Aula Sabha Bina 2, Pemkab Bondowoso.
Hal itu mengingat adanya aturan di UU nomer 23 tahun 2014 pasal 256 ayat (1), yang menyebutkan bahwa Satpol PP diisi oleh ASN. Artinya ini pihaknya tak bisa di P3K kan.
“Harapannya ada regulasi khusus untuk tenaga Satpol PP,” ungkap Taqiyudin, Ketua Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara Kabupaten Bondowoso.
Dirinya juga mengadukan perihal kejelasan honor mereka setiap bulannya. Karena selama ini, mereka yang bertugas di Kecamatan hanya mendapatkan honor dari ‘patungan’ ASN di tempat kerja mereka, karena kendala slip gaji. Artinya, honor mereka tak bersumber langsung dari APBD.
“Selama ini Satpol PP Bondowoso yang ada di Kecamatan tak terakomodir karena slip gaji,” terangnya.
Ia menerangkan, honor Satpol PP yang bertugas di Kecamatan selama ini berbeda antar wilayah satu dengan wilayah lainnya. Bergantung kebijakan dari Camat masing-masing.
Seperti dirinya, yang tiap bulan mendapatkan honor Rp 200 ribu.
Sementara itu, Wakil Bupati Irwan Bachtiar Rahmat, menegaskan, bahwa jangan sampai ada korban, non ASN, akibat aturan yang terlalu kaku. Karena, mereka pun sudah bekerja cukup lama, dan sudah mengantongi surat tugas.
“Jika hanya mengandalkan slip gaji, persyaratan itu kan sebetulnya bisa kita siasati. Yang penting ada surat tugas dari awal, atau SK dari masing-masing OPD nya,” jelas ketua politisi PDI perjuangan tersebut.
Ia menegaskan pihaknya akan memperjuangkan mereka. Lebih-lebih sebagaimana surat dari Kemenpan RB, bahwa pada tahun 2023 perihal honorer harus sudah terselesaikan semua.
“Ya ini bagaimana caranya kita mereka harus bisa terakomodir baik melalui jalur P3K, maupun formasi di CPNS,” harapnya.
Selain itu, kata Wabup Irwan, terkait honor akan juga diperhatikan dengan melihat kekuatan fiskal
Karena itulah, direncanakan pihaknya akan mengumpulkan tim anggaran dan semuanya pada Senin depan untuk membahas ini.
“Nanti Camat saya panggil juga,” janjinya.
Sementara di lokasi yang sama, M. Iwan W, Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian, BKPSDM Bondowoso, menerangkan, status mereka secara hukum mendapatkan SK sebagai tenaga sukwan dari kecamatan masing-masing. Namun, tak tercover di anggaran.
“Jadi anggarannya, dalam tanda kutip, tidak tetap,” terangnya.
Informasi dihimpun, jumlah Satpol PP di 23 kecamatan mencapai sekitar 150an orang. (Rokib)
Komentar