Jakarta, Selasa 13 Januari 2026 | News Satu- Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dengan menyederhanakan sistem penyaluran pupuk bersubsidi yang selama bertahun-tahun dinilai menyulitkan petani. Kebijakan tersebut menghapus birokrasi panjang dan regulasi berlapis yang kerap menjadi penghambat distribusi pupuk ke tingkat petani.
Presiden mengungkapkan, sebelumnya akses pupuk bersubsidi terkendala oleh banyaknya aturan dan keterlibatan berbagai instansi pemerintah. Akibatnya, pupuk yang telah disubsidi negara sulit diterima petani tepat waktu.
“Tadinya ada 145 regulasi dan melibatkan 11 kementerian serta lembaga. Dari pabrik sampai ke petani harus melewati sekitar 13 tanda tangan, termasuk gubernur dan bupati. Semua itu sekarang kita hilangkan,” kata Presiden Prabowo saat meresmikan Kilang Pertamina Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, Kalimantan Timur.
Presiden menegaskan bahwa reformasi distribusi pupuk tersebut bertujuan memastikan subsidi benar-benar dirasakan petani. Saat ini, proses pengambilan pupuk dibuat jauh lebih sederhana. Petani cukup membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) ke kepala desa untuk diverifikasi sebagai petani aktif di wilayah setempat. Setelah itu, pupuk bersubsidi dapat langsung diperoleh tanpa proses administrasi berbelit.
“Dulu pupuk langka dan petani menjerit. Sekarang tidak perlu lagi 13 tanda tangan. Cukup diverifikasi di desa,” tegas Presiden, Selasa (13/1/2026).
Selain memangkas birokrasi, pemerintah juga berhasil menurunkan harga pupuk hingga 20 persen. Presiden menjelaskan, penurunan sebenarnya bisa mencapai 25 persen, namun pemerintah mempertahankan margin keuntungan industri pupuk agar produksi tetap berkelanjutan.
“Kita turunkan 20 persen saja. Pabrik tetap untung, petani senang karena harga terjangkau,” ujarnya.
Di sisi lain, kapasitas produksi pupuk nasional juga meningkat signifikan. Pemerintah mencatat kenaikan produksi sekitar 700 ton, sehingga pasokan pupuk kini lebih stabil dan mudah didapat di lapangan. Kebijakan tersebut berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan petani. Nilai Tukar Petani (NTP) tercatat melonjak dari 106 menjadi 125, mencerminkan membaiknya pendapatan petani secara nasional.
Perbaikan sektor pupuk dan produksi pangan ini menjadi salah satu faktor utama keberhasilan Indonesia memperkuat ketahanan pangan. Presiden Prabowo menyebut, Indonesia berhasil mencapai swasembada beras hanya dalam waktu satu tahun, lebih cepat dari target awal empat tahun.
“Saya menargetkan empat tahun, tapi ternyata bisa tercapai dalam satu tahun. Ini hasil kerja keras tim dan sinergi kabinet,” ujarnya.
Saat ini, cadangan beras nasional di gudang pemerintah tercatat mencapai sekitar 3 juta ton, bahkan sempat menyentuh 4 juta ton, menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa Indonesia telah siap melakukan ekspor beras menyusul tercapainya swasembada dan aman-nya stok beras nasional.
“Kalau serapan Bulog aman untuk tiga bulan ke depan, ekspor hampir pasti dilakukan tahun ini. Ini akan menjadi sejarah baru bagi Indonesia,” ujar Menteri Amran saat panen raya di Karawang.
Indonesia sendiri pernah meraih pengakuan internasional dari FAO pada 1984 saat cadangan beras nasional mencapai 2 juta ton. (Den)
