News Satu, Sumenep, Selasa 14 Mei 2019- Angka Kemiskinan di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur (Jatim) terus meningkat dari tehun ke tahun. Terbukti dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sumenep tahun 2018, ada kenaikan angka kemiskinan dari tahun 2017 ke 2018 yang mencapai 7.000 jiwa.
Seharusnya dengan tingginya Angaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang lebih dari 2 triliun rupiah mampu menurunkan angka kemiskinan. Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PP) Sumenep menilai Pemkab tidak serius dalam mengentaskan kemiskinan di bumi Sumekar ini dan juga tidak berbanding lurus dengan kekuatan APBD yang dimiliki Kabupaten Sumenep.
Juhari Anggota Pansu LKPJ Bupati Sumenep, dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengatakan, kekuatan APBD Sumenep sebenarnya bukan tidak mampu menurunkan angka kemiskinan. Hanya saja, program-program penanggulangan kemiskinan yang dibuat pemerintah kabupaten yang belum strategis.
“Bahkan, kami menilai Pemkab Sumenep selama ini terkesan hanya mengandalkan program-program dari pusat, terkait pengentasan kemiskinam, yakni PKH, KIS, KIP, dan lain sebagainya,” ujarnya, Selasa (14/5/2019).
Menanggapi hal tersebut, Bupati Sumenep, A. Busyro Karim, mengatakan survei Badan Pusat Statistik (BPS) terkait hal tersebut dilakukan pada bulan Maret. Sehingga pada saat dilaksnakan survei, program pemerintah terhadap masyarakat belum maksimal.
“Kalau Maret itu biasanya memang dari sisi program belum maksimal. Bahkan mungkin ada yang baru masuk pelelangan,” tandasnya.
Namun demikia Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumenep ini, bahwa di beberapa daerah pedesaan dan kepulauan memang masih harus dilakukan percepatan program.
“Sehingga tahun ini sudah ada yang dilelang, ini dalam rangka menjawab dalam bulan-bulan Maret seperti ini sudah ada program yang masuk,” pungkasnya. (Nay)
Comment