Surabaya, Minggu 12 April 2026 | News Satu– Momentum Halalbihalal Syawal 1447 Hijriah dimanfaatkan PDI Perjuangan Jawa Timur untuk mempertegas kedekatan historis dan ideologis dengan Nahdlatul Ulama (NU), di tengah dinamika politik nasional yang terus berkembang.
Ketua DPD PDIP Jatim, Said Abdullah, menyebut Jawa Timur sebagai basis kuat perpaduan “ijo-abang”, yakni kolaborasi antara kekuatan santri dan nasionalis yang dinilai semakin solid hingga ke tingkat desa.
“Relasi ini bukan sekadar simbol politik, tetapi sudah menjadi realitas sosial yang mengakar,” katanya, Minggu (12/4/2026).
Menurut Said, sekat sosial antara kelompok santri dan abangan yang sempat tajam sejak era 1950-an kini mulai memudar. Bahkan, tren politik menunjukkan adanya pergeseran preferensi, di mana sebagian warga berlatar belakang NU mulai memberikan dukungan kepada PDIP.
“Atas dasar itu, PDIP, khususnya di Jawa Timur, tidak akan meninggalkan NU,” tegasnya.
Said menilai, kesamaan persoalan sosial-ekonomi menjadi faktor pemersatu kedua basis tersebut. Baik kalangan santri maupun nasionalis, kata dia, menghadapi tantangan serupa seperti keterbatasan akses pendidikan, lapangan kerja, hingga kesejahteraan.
Said juga menjelaskan pembagian peran strategis antara NU dan PDIP. NU fokus pada pemberdayaan umat, sementara PDIP berperan dalam ranah kebijakan publik untuk mendorong kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, keduanya dinilai memiliki kesamaan nilai ideologis, terutama dalam menjunjung Islam wasathiyah atau Islam moderat yang menekankan keseimbangan, toleransi, dan penolakan terhadap ekstremisme.
“Kami ingin politik menghadirkan wajah Islam yang menenangkan, bukan menakutkan, terutama bagi kelompok minoritas,” jelasnya.
Dalam forum tersebut, Said juga membuka ruang luas bagi tokoh NU sperti kiai, gus, bu nyai, hingga ning untuk berkiprah dalam politik melalui PDIP. Ia menilai keterlibatan tokoh agama dalam politik dapat memperluas dampak sosial dan memperkuat kehidupan berbangsa.
Politisi Senior PDI Perjuangan ini turut mengulas sejarah Halalbihalal sebagai tradisi politik khas Indonesia. Istilah ini, kata Said, diperkenalkan oleh Abdul Wahab Hasbullah kepada Presiden Soekarno pada 1948 sebagai upaya meredakan konflik politik.
Sejak saat itu, Halalbihalal menjadi ruang silaturahmi lintas kelompok untuk menjaga persatuan di tengah perbedaan.
“Tradisi ini menjadi warisan penting dalam merawat kebersamaan bangsa,” ujarnya.
Di era digital, Said juga mengingatkan bahaya fenomena “post-truth” yang berpotensi mengaburkan fakta di ruang publik. Ia mendorong masyarakat untuk mengedepankan tabayun, menjaga silaturahmi, serta menggunakan akal sehat dalam menyikapi arus informasi.
“Politik harus dijalankan dengan kejujuran, tanpa provokasi, dan tetap membuka ruang dialog,” pungkasnya. (Kiki)
