Sampang, Senin, 12 Oktober 2026 | News Satu- Persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2027 di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, mulai dipacu. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sampang menyiapkan bimbingan teknis (bimtek) bagi aparatur kecamatan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hingga panitia desa untuk mengantisipasi kendala saat tahapan pemilihan berlangsung.
Langkah tersebut menjadi perhatian karena Pilkades serentak mendatang diperkirakan melibatkan sekitar 180 desa. Di tengah besarnya cakupan pemilihan, kesiapan sumber daya manusia yang bertugas mengawal setiap tahapan menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan proses berjalan tertib dan sesuai ketentuan.
Kepala DPMD Sampang, Yudhi Adidarta, mengungkapkan bahwa pengalaman aparatur kecamatan dalam menangani Pilkades masih terbatas. Dari total 14 camat di Kabupaten Sampang, baru tiga orang yang memiliki pengalaman dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa.
Kondisi tersebut mendorong DPMD menyiapkan pembekalan agar para penyelenggara memahami prosedur dan tanggung jawab masing-masing sebelum tahapan Pilkades dimulai.
“Karena itu, perlu ada pembekalan agar seluruh aparatur memahami tahapan Pilkades. Jangan sampai ketika pelaksanaan sudah dimulai, mereka justru kebingungan karena belum memahami teknisnya,” ujar Yudhi, Senin (12/10/2026).
DPMD Sampang tidak hanya menyasar para camat dalam program bimtek tersebut. Pembekalan juga direncanakan bagi BPD dan panitia desa yang akan terlibat langsung dalam penyelenggaraan Pilkades serentak 2027.
Materi yang disiapkan meliputi mekanisme pembentukan panitia, pemahaman tahapan pemilihan, hingga aspek teknis pelaksanaan sesuai peraturan yang berlaku.
Pembentukan panitia menjadi salah satu tahapan yang mendapat perhatian khusus. Proses ini membutuhkan pemahaman terhadap prosedur agar setiap langkah penyelenggaraan memiliki dasar yang jelas dan tidak memicu persoalan ketika pemilihan mulai berjalan.
Yudhi menegaskan bahwa pembentukan panitia tidak bisa dilakukan tanpa memahami tahapan dan ketentuan yang berlaku.
“Pembentukan panitia itu tidak sederhana. Ada tahapan-tahapan yang harus dipahami, sehingga perlu diberikan pemahaman sejak awal kepada pihak-pihak yang terlibat,” katanya.
Pembekalan sejak dini diharapkan dapat mengurangi risiko kesalahan prosedur sekaligus meningkatkan koordinasi antara pemerintah kecamatan, BPD, dan panitia desa.
Selain menyiapkan materi dan peserta, DPMD Sampang menekankan pentingnya memasukkan kebutuhan bimbingan teknis ke dalam perencanaan anggaran Pilkades 2027.
Perencanaan tersebut dinilai penting agar peningkatan kapasitas penyelenggara dapat dilakukan secara terukur, dengan dukungan anggaran yang disiapkan sejak awal, bukan secara mendadak ketika tahapan pemilihan sudah berjalan.
Dengan cakupan sekitar 180 desa, koordinasi antarpihak dan kesiapan teknis menjadi pekerjaan yang perlu diperhatikan sejak tahap persiapan. Ketidaksiapan penyelenggara berpotensi menghambat pelaksanaan apabila tidak diantisipasi melalui pembekalan yang memadai.
Pemerintah daerah berharap camat, BPD, dan panitia desa memiliki pemahaman yang sama mengenai mekanisme Pilkades sebelum proses pemilihan dimulai.
Persiapan Pilkades serentak 2027 tidak hanya berkaitan dengan tahapan administratif, tetapi juga kemampuan para penyelenggara menjalankan tugas sesuai aturan.
Rencana bimtek yang disiapkan DPMD Sampang menjadi langkah awal untuk memperkuat kapasitas aparatur dan panitia di tengah keterbatasan pengalaman sebagian camat.
Dengan pembekalan yang terencana, pemerintah daerah berharap pelaksanaan Pilkades di sekitar 180 desa dapat berlangsung tertib, terkoordinasi, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
