SUMENEP, Senin, 12 Oktober 2026 | News Satu- Ancaman kekeringan akibat kemarau panjang masih membayangi sejumlah wilayah Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep mencatat 21 desa masuk kategori kering kritis yang tersebar di sembilan kecamatan, baik di wilayah daratan maupun kepulauan.
Menghadapi kondisi tersebut, Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo turun langsung memantau pendistribusian bantuan air bersih kepada masyarakat terdampak. Pemerintah daerah berupaya memastikan pasokan air menjangkau warga yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.
Fauzi menegaskan, distribusi air bersih harus disesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan. Pemantauan berkala diperlukan agar bantuan tidak sekadar disalurkan, tetapi benar-benar menjangkau desa yang membutuhkan.
“Kami ingin memastikan air bersih ini benar-benar bisa membantu masyarakat yang desanya mengalami kekeringan, mengingat air merupakan kebutuhan dasar manusia,” katanya, Senin (12/10/2026).
Berdasarkan data Pemkab Sumenep, sebanyak 21 desa telah masuk kategori kering kritis. Sebaran wilayah terdampak yang mencakup sembilan kecamatan menjadi tantangan tersendiri dalam pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat.
Suatu wilayah dikategorikan mengalami kondisi kering kritis apabila permukiman warga berjarak lebih dari tiga kilometer dari sumber air bersih terdekat.
Kondisi tersebut membuat distribusi bantuan menjadi salah satu langkah penting untuk membantu masyarakat yang kesulitan memperoleh air bersih, terutama selama musim kemarau berlangsung.
Pemerintah daerah perlu memastikan pemetaan wilayah terdampak dilakukan secara akurat agar penyaluran bantuan sesuai dengan tingkat kebutuhan setiap desa.
Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo menegaskan, bantuan air bersih tidak boleh berhenti pada satu kali pengiriman jika masyarakat masih mengalami kesulitan mendapatkan air.
Menurutnya, keberlanjutan distribusi harus menjadi perhatian selama kondisi kekeringan belum teratasi. Pemkab Sumenep juga akan menyelaraskan penyaluran bantuan dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
“Keinginan Pemkab, penyaluran air bersih ini tidak hanya sekali. Harus terus berkelanjutan selama daerah itu masih mengalami kesulitan air bersih,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya respons berkelanjutan dalam menghadapi kekeringan. Pasokan air harus disesuaikan dengan kebutuhan warga dan kondisi setiap wilayah, bukan semata-mata berdasarkan jadwal distribusi.
Fauzi mengatakan, berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim kemarau diperkirakan berlangsung cukup panjang.
Mengantisipasi kondisi tersebut, ia meminta jajaran pemerintah daerah dan petugas terkait tidak hanya menunggu laporan dari masyarakat. Mereka diminta proaktif turun ke lapangan untuk mendata desa yang mengalami kekurangan air maupun wilayah yang berpotensi kehilangan pasokan.
“Para pejabat dan petugas terkait harus bergerak cepat menyisir wilayah yang berpotensi kehabisan pasokan air,” tegasnya.
Pendataan langsung dinilai penting untuk memperbarui informasi mengenai kondisi kekeringan sekaligus membantu pemerintah menentukan prioritas penyaluran bantuan.
Dengan pemantauan berkala, wilayah yang membutuhkan pasokan air dapat teridentifikasi lebih cepat sehingga penanganan tidak terlambat ketika kondisi semakin memburuk.
Kekeringan di Sumenep menjadi tantangan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama bagi desa-desa yang jauh dari sumber air bersih. Sebaran wilayah terdampak di daratan dan kepulauan juga menuntut koordinasi dalam pelaksanaan distribusi.
Pemkab Sumenep menyatakan penyaluran bantuan akan disesuaikan dengan kondisi lapangan dan diharapkan berlangsung berkelanjutan selama warga masih mengalami kesulitan air bersih.
Di tengah prediksi kemarau yang panjang, kecepatan pendataan, ketepatan sasaran, dan kesinambungan distribusi menjadi faktor penting dalam upaya membantu masyarakat terdampak.
