Mengenai pengamanan, kata Andriansyah Polri mendampingi mulai dari proses awal yang sifatnya administrasi sampai dengan hal-hal yang sifatnya pengamanan fisik di lapangan.
“Pengamanan mulai rangkaian kampanye, proses pemungutan suara, rekapitulasi ditingkat pusat, hingga tahapan bila ada gugatan,” jelasnya.
Kepala Kejaksaan OKI, Dicky Darmawan Mengatakan Sesuai program Kejaksaan Agung untuk menyukseskan pesta demokrasi yang adil dengan hasil terbaik bagi bangsa dan negara, Kejaksaan Negeri OKI mendirikan Posko Pemilu 2024.
Posko Pemilu, jelas dia, salah satu upaya mendeteksi potensi ancaman yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan pemilihan umum pada 2024.
“Kegiatan dalam Posko Pemilu 2024 di antaranya memberikan layanan konsultasi hukum bagi masyarakat dan parpol (partai politik) peserta pemilu apabila menemui permasalahan menyangkut pemilihan umum,” tukasnya.
Kejaksaan tambah dia bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat melalui Gakkumdu (penegak hukum terpadu) serta instansi terkait lainnya dalam mencegah terjadinya tindak pidana pada pemilihan umum.
Selain itu Jelas Dicky Lembaga kejaksaan berfungsi sebagai pengacara negara dalam melindungi tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu, jika terjadi persoalan hukum perdata dan tata usaha negara.
“Apabila pelaksanaan pemilu ada masalah hukum, kejaksaan siap berikan konsultasi agar bisa diselesaikan tanpa melalui jalur hukum atau tidak berlanjut ke pengadilan,” pungkasnya. (Hasan)
Comment