News Satu, Pamekasan, Selasa 26 April 2022- Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Pamekasan Jawa timur terus menyoal tentang keberpihakan pemerintah melalui komisi pengawas pupuk dan pestisida terhadap petani. Buktinya mereka kembali menggelar aksi terkait mandulnya Kinerja dengan masih maraknya penyelewengan pupuk bersubsidi yang diduga terjadi di kabupaten pamekasan hingga kini.
Nah, kali ini peserta aksi kembali menggelar unjuk rasa dengan mendatangi Kantor Sekda kabupaten Pamekasan sebagai upaya meminta Pemkab mengevaluasi aparatnya. Yakni terkait kinerja dari komisi pengawas pupuk dan pestisida (KP3) yang dinilai mandul dalam melakukan tugas dan fungsi di bumi gerbang salam.
Sebab, dengan tidak adanya keseriusan tersebut, maka patut diduga menimbulkan terjadinya kelangkaan pupuk di beberapa daerah di pamekasan. Bahkan puncaknya kembali terjadi penangkapan penyelewengan pupuk subsidi ke beberapa daerah di luar pamekasan yang terbukti pupuknya berasal dari kabupaten setempat.
Taufikur rahman, Ketua GMNI pamekasan mengatakan dalam orasinya bahwa GMNI sudah sejak tahun 2020 menyerukan dan mengawal hal ini. Yaitu terkait adanya kelangkaan pupuk di pamekasan yang disinyalir adanya mafia-mafia yang dengan sengaja menimbun pupuk tersebut dan kemudian disalurkan ke beberapa daerah diluar madura.
Tentunya, hal itu jelas bisa buktikan dengan jelas, melalui peristiwa penangkapan truk bermuatan pupuk subsidi yang pada tahun 2022 ini. Tercatat sudah ada dua kasus penangkapan dan itu pupuknya dari kabupaten pamekasan semua selama ini.
“Namun sangat disayangkan tidak ada langkah tegas dari pihak KP3 seolah-olah membiarkan peristiwa tersebut tetap berlanjut dan itu saya indikasikan bahwa pihak KP3 juga terlibat dalam kasus penyelewengan pupuk ini,” tegasnya, Senin (25/4/2022) kemarin.
Tak ayal, jika dituntutannya peserta aksi meminta kinerja yang jelas dari pihak KP3 sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Sehingga diharapkan tidak ada lagi aksi penimbunan, bahkan upaya penyelundupan pupuk subsidi ke luar daerah pamekasan lagi.
“Dalam juknis pedoman KP3 itu sudah sangat terperinci terkait kewajiban, wewenang serta hak yang harus dilakukan oleh KP3. Jika itu dikerjakan maka sulit mafia untuk bermain, namun beberapa tahun terkahir ini kinerja KP3 pamekasan tidak jelas bahkan bisa dikatakan tidak ada progres apa-apa,” tukasnya.
Menurut Taufik, selama ini Anggotanya ada, anggarannya ada, namun kerjanya tidak ada yang berfungsi. Baginya, Jika memang tidak mau bekerja mending bubarkan saja KP3 pamekasan ini.
Sementara itu, menanggapi soal itu, dari pihak KP3 yang diwakili oleh Abd. Fatah, Kabag perekonomian Sekda yang juga Sekretaris KP3 Pamekasan bersama Ajib Abdullah, Kepala DKPP memberikan penjelasan kepada peserta aksi. Meski begitu massa aksi tetap memilih menolak berdialog karena banyak anggota KP3 yang tidak menemui meski ditunggu. Yang diantaranya Ketua KP3, Totok Hartono yang juga Sekdakab Pamekasan.
Sekedar diketahui, sempat terjadi kericuhan dalam aksi Senin siang itu sehingga terjadi aksi dorong mendorong peserta aksi dengan aparat kepolisian. Namun hal tersebut tidak bertahan lama karena disepakati aksi tersebut akan dilanjutkan dalam forum audiensi pada Jum’at 29 April 2022 yang akan dihadiri oleh seluruh anggota KP3 dan aktivis GMNI setempat.(Yudi)
Comment