Jakarta, Kamis 16 April 2026| News Satu- Isu kesehatan mental anak di Indonesia kini memasuki fase yang tak bisa lagi diabaikan. Anggota DPD RI, Lia Istifhama, menegaskan bahwa negara harus menjadikan kesehatan mental anak sebagai prioritas utama dalam kebijakan nasional, bukan sekadar program pelengkap.
Sorotan ini muncul di tengah meningkatnya kompleksitas persoalan anak, mulai dari gangguan belajar hingga trauma akibat perundungan dan kekerasan seksual. Lia menilai, langkah Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyusun buku saku edukatif untuk anak merupakan awal yang baik, namun belum cukup kuat jika tidak didukung kolaborasi lintas sektor.
“Kami mendukung inisiatif ini sebagai langkah preventif. Tapi harus diperkuat dengan sinergi antar kementerian agar hasilnya lebih komprehensif,” ujarnya, Kamis (16/4/2026).
Lia menekankan pentingnya keterlibatan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah agar pendekatan yang dilakukan tidak hanya informatif, tetapi juga mampu membentuk pola pikir anak secara sehat dan realistis.
Menurut Lia, buku edukatif tersebut seharusnya tidak sekadar menjadi bahan bacaan, tetapi juga menjadi alat untuk merangsang kreativitas dan logika anak dalam membangun masa depan.
“Anak-anak perlu diarahkan agar memiliki mimpi yang logis dan bisa dicapai, bukan sekadar angan-angan,” katanya.
Temuan di lapangan memperkuat urgensi tersebut. Saat mengunjungi klinik gangguan belajar di RS Menur Surabaya, Lia menemukan berbagai kasus yang menggambarkan kondisi nyata anak-anak saat ini.
Mulai dari anak dengan kesulitan belajar hingga korban perundungan dan pelecehan seksual menjadi potret serius yang membutuhkan penanganan menyeluruh.
“Ada anak yang bercita-cita menjadi hacker, tapi ada juga yang mengalami trauma berat akibat bullying dan kekerasan. Ini menunjukkan bahwa pendekatan kita belum utuh,” ungkapnya.
Aktivis Perempuan NU ini juga menyoroti minimnya fasilitas layanan kesehatan mental anak di Indonesia. Stigma negatif terhadap isu kesehatan jiwa masih menjadi hambatan utama, sehingga banyak institusi kesehatan belum menjadikannya prioritas.
Padahal, data menunjukkan sekitar 24 hingga 46 persen gangguan mental anak dipengaruhi oleh pola asuh dan konflik keluarga. Untuk itu, Lia mendorong penguatan fasilitas kesehatan, peningkatan jumlah tenaga medis, serta pengembangan pusat layanan khusus anak seperti child and adolescent health center di berbagai daerah.
“Pendampingan harus maksimal. Anak-anak membutuhkan bimbingan yang kontekstual agar tumbuh dengan pola pikir yang sehat,” tegasnya.
Ning Lia sapaa akrabnya juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan sektor keluarga melalui kementerian terkait, agar penanganan kesehatan mental anak tidak berjalan parsial.
Dorongan ini menjadi sinyal kuat bahwa kesehatan mental anak bukan hanya isu kesehatan, tetapi juga fondasi masa depan bangsa. Tanpa intervensi serius, Indonesia berisiko menghadapi generasi yang rapuh secara psikologis. (Kiki)
