Probolinggo, News Satu— Momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 dimanfaatkan Pemerintah Kota Probolinggo, Jawa Timur, untuk memperkuat komitmen terhadap pemerataan akses pendidikan dan perlindungan terhadap para tenaga pendidik.
Dengan mengusung tema “Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu Untuk Semua,” ribuan pelajar dan insan pendidikan berkumpul di Stadion Bayuangga, Jumat pagi (2/5/2025), mengikuti upacara Hardiknas secara khidmat dan semarak.
Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, dalam amanatnya menegaskan bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara dan tidak boleh ada diskriminasi dalam akses maupun kualitasnya.
“Hakikat pendidikan bukan hanya soal angka kelulusan, tapi membangun kepribadian utama, akhlak mulia, dan peradaban bangsa. Tidak boleh ada diskriminasi. Semua warga berhak atas pendidikan bermutu,” tegas Aminuddin di hadapan ribuan peserta upacara.
Kegiatan ini juga dirangkai dengan penampilan gerakan senam 7 kebiasaan anak Indonesia Hebat oleh anak-anak PAUD dan TK se-Kota Probolinggo, serta dihadiri Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari Bukhori, Bunda PAUD dr. Evariani Aminuddin, Kepala Disdikbud Siti Romlah, Forkopimda, dan perwakilan seluruh sekolah.
Usai upacara, rangkaian kegiatan berlanjut di SMPN 9 Kota Probolinggo melalui acara Tasyakuran dan layanan terpadu seperti Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), program “Jaksa Masuk Sekolah” (JMS), hingga forum Dialog Khusus Terpadu Atasi Masalah Pendidikan (Dokter Amin).
Program kesehatan gratis ini, yang merupakan bagian dari kebijakan nasional Presiden Prabowo, menyasar siswa untuk pemeriksaan karies gigi, TB, kesehatan jiwa, hingga penyuluhan perilaku merokok.
Dalam sesi “Jaksa Masuk Sekolah”, jaksa memberikan edukasi hukum kepada para pelajar sebagai bentuk pembentukan karakter sadar hukum sejak dini.
Namun perhatian terbesar muncul dalam forum “Dokter Amin”, ketika sejumlah guru menyampaikan kekhawatiran terkait minimnya pendampingan hukum bagi pendidik. Hal ini menyusul sejumlah kasus kriminalisasi guru oleh wali murid yang tidak terima atas tindakan disiplin di sekolah.
“Bukan hanya guru, profesi lain pun mengalami tekanan hukum yang berlebihan. Karenanya, kami akan mengkaji sistem perlindungan hukum yang menyeluruh, agar guru bisa mendidik tanpa rasa takut,” ucap Wali Kota Probolinggo.
Wali Kota juga menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak—pemerintah, sekolah, orang tua, dan aparat hukum—untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang aman dan berkualitas.
“Hardiknas bukan sekadar seremonial. Ini adalah pemicu untuk memperkuat kualitas SDM kita. Pendidikan harus menjadi gerakan bersama, dengan guru sebagai agen utama peradaban,” pungkasnya. (Bambang)
Comment