News Satu, Sumenep, Senin 23 Maret 2020- Corona atau Covid-19 membuat sejumlah Negara di dunia terpaksa harus melakukan Lockdown. Akan tetapi Presiden Joko Widodo belum mengambil keputusan untuk melakukan Lockdwon, meskipun sudah ada 514 kasus yang positif yang terinfeksi virus corona atau coronavirus.
Dengan kasus corona ini, sebagai besar Pemerintah Daerah mulai dari tingkat Provinsi hingga Kabupaten/Kota mengeluarkan himbauan kepada masyarakat atas Covid-19 atau corona. Sehingga, banyak masyarakat yang takut untuk keluar rumah atau bepergian ke luar kota.
Virus Corona ini, tidak hanya menyerang manusia saja. Melainkan juga akan sangat berdampak pada Ekonomi. Oleh karena itu harus ada langkah dari Pemerintah Republik Indonesia maupun Pemerintah Daerah yang ada dibawahnya dalam mengatasi corona atau Covid-19.
“Jadi Pemerintah jangan hanya terfokus pada penanganan medis saja. Melainkan juga harus memikirkan dampak ekonomi akibat dari Covid-19,” kata Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumenep, Hairul Anwar, Senin (23/3/2020).
Menurut Hairul Anwar, jika Pemerintah daerah khususnya Kabupaten Sumenep, tidak mempersiapkan dampak ekonominya, maka masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang akan menjadi korban. Sebab, mereka tidak memiliki persediaan ekonomi yang memadai.
“Pemerintah harus riil. Berapa kebutuhan pangan yang dibutuhkan warga, ini harus dipikirkan secara matang,” ujar Hairul Anwar yang juga Ketua BM DPD PAN Sumenep ini.
Ia mengatakan, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep harus segera mengambil langkah-langkah dalam kasus ini, terutama dalam bidang Ekonomi. Sebab, Kabupaten Sumenep, tidak hanya daratan saja, melainkan juga ada 126 Pulau yang selama ini untuk kebutuhan pokok di kepulauan di supply dari daratan.
Jika Pemerintah Indonesia mengambil kebijakanlockdown. Maka masyarakat kepulauan Sumenep paling berdampak secara ekonomi. Dalam kamus Cambridge, lockdown adalah sebuah situasi di mana orang tidak diperbolehkan untuk masuk atau meninggalkan sebuah bangunan atau kawasan dengan bebas karena alasan sesuatu yang darurat.
“Pemerintah saat ini semestinya mempersiapkan persediaan pangan yang dibutuhkan masyarakat kepulauan. Jangan nunggu ada korban (kelaparan) baru akan mengiapkan kebutuhan pangan,” pungkasnya. (Hasan)
Comment