Surabaya, Senin 22 Desember 2025 | News Satu- Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah menanggapi serius wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Said menilai gagasan tersebut sebagai indikasi nyata kemunduran demokrasi di Indonesia, mengingat selama ini demokrasi dibangun melalui partisipasi langsung rakyat. Pernyataan itu disampaikan Said usai menghadiri Konferensi Daerah (Konferda) dan Konferensi Cabang (Konfercab) PDI Perjuangan se-Jawa Timur di Surabaya.
“Hati-hati, kita sudah begitu maju tiba-tiba ditarik mundur lagi ke belakang,” ujar Said, Senin (22/12/2025).
Menurutnya, wacana Pilkada yang dipilih oleh DPRD selalu memunculkan pro dan kontra karena menyentuh hak konstitusional masyarakat dalam memilih pemimpinnya secara langsung. Said menegaskan bahwa Indonesia selama ini menganut demokrasi yang tidak hanya prosedural, tetapi juga substantif.
Oleh karena itu, Politisi Senior PDI Perjuangan ini meminta agar wacana tersebut dikaji secara detail dan mendalam, termasuk menimbang dampak jangka panjangnya terhadap kualitas demokrasi, bukan semata alasan efisiensi anggaran.
“Jangan ada istilah bahwa demokrasi yang sudah kita jalankan melalui pilkada langsung itu dianggap high cost,” terangnya.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI periode 2024–2029 itu menilai persoalan Pilkada bukan hanya soal besarnya anggaran, melainkan juga menjadi pekerjaan rumah bagi partai politik.
“Apakah lewat DPRD juga tidak high cost? Jangan-jangan sama saja. Seharusnya problemnya bukan di situ,” tandasnya.
Said menekankan pentingnya peran partai politik dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, khususnya agar pemilih tidak mengedepankan praktik politik uang dalam setiap pemilihan.
“Problemnya adalah bagaimana partai politik mengedukasi masyarakat bahwa politik uang itu buruk bagi kehidupan kita semua,” tegas Anggota DPR RI asal Madura ini.
Lebih lanjut, Said menyebut DPRD sebagai garda terdepan penyerap aspirasi rakyat yang harus benar-benar hadir di tengah masyarakat.
“DPRD itu garda terdepan. Bersama rakyat dia menangis dan tertawa. Itu yang harus dilakukan,” ucapnya.
Karena itu, Said menginstruksikan seluruh kader PDI Perjuangan, terutama di tingkat DPC dan PAC, untuk terus turun ke akar rumput mendengar aspirasi rakyat sebagai bagian dari konsolidasi kerja-kerja kerakyatan. (Kiki)
