News Satu, Sumenep, Rabu 10 Juni 2020- Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tanggal 9 Desember 2020 mendatang di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, sejak dibekukan tiga bulan terakhir, hingga saat ini masih menunggu Peraturan KPU yang baru.
“Kalau tahapan masih belum, artinya kami masih menunggu tahapan PKPU yang akan melanjutkan proses tahapan selanjutnya setelah dibekukan selama kurang lebih tiga bulan ini. Kita hanya persiapan sekarang restruktur anggaran saja untuk menyesuaikan Covid-19 dan juga adanya penyesuaian KPU Sumenep sampai bulan Januari 2021,” ungkap Rafiqi Tanzil Komisioner KPU Sumenep, Rabu (10/6/2020).
Mengingat, wabah pandemi virus corona atau covid-19 masih mewabah, untuk pelaksanaan Pilkada nanti, menurutnya, tetap akan menggunan protokol kesehatan.
“Yang pasti kita tetap menggunakan protokol kesehatan di semua tahapan. Karena kita sebagai penyelenggara tekhnis, dan kebawah juga akan menerapkan protokol covid-19,” katanya.
Sementara anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pilkada nanti, pihaknya menerangkan telah menganggarkan sekitar 21 miliar.
“Kami sudah merembukkan terkait anggaran yang dibutuhkan sesuai dengan protokol covid-19 itu,” imbuhnya.
Ia menambahkan, penggunaan protokol kesehatan covid-19 itu akan diterapkan ke semua Tempat Pemungutan Suara (TPS).
“Itu nanti sampai ditingkat TPS. Jadi kalau TPS estimasinya ada 2.500 Alat Pelindung Diri (APD). Kami nanti akan menyesuaikan aksimal 500 per TPS, bukan lagi 800,” tandasnya.
Sementara, dalam penyediaan APD di pelaksanaan Pilkada, pihaknya belum bisa memastikan apakah akan disediakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) ataukah langsung diberikan KPU RI.
“Ini masih simpangsiur, apakah disediakan oleh Pemda, atau juga nanti di droping dari KPU RI. Kita sudah menghitung kebutuhan itu sekitar 21 miliar sistem perencanaan pemilihan serentak ditengah pandemi ini,” tutupnya.
Untuk diketahui, pengajuan anggaran 21 miliar untuk pengadaan APD tersebut langsung di ajaukan ke pusat. (Hasan)
Comment