Jakarta, Kamis 15 Oktober 2026 | News Satu – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah wilayah Bali memicu antrean panjang kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Antrean dilaporkan mengular hingga 1 kilometer, sementara warga harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan BBM. Kondisi ini mendorong Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak Pertamina dan pemerintah segera menambah pasokan sekaligus membenahi distribusi.
Puan menilai penambahan stok tidak akan cukup apabila distribusi ke SPBU masih terkendala. Karena itu, pemerintah dan Pertamina diminta memastikan pasokan tambahan benar-benar sampai ke wilayah yang mengalami kekosongan.
“Kesulitan warga memperoleh BBM di sejumlah SPBU di Bali perlu segera diselesaikan melalui penguatan distribusi sampai titik pelayanan. Pemerintah dan Pertamina perlu memastikan adanya tambahan pasokan BBM di Bali,” kata Puan, Kamis (15/10/2026).
Kelangkaan BBM dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah Bali, antara lain Denpasar, Badung, Klungkung, Buleleng, dan Bangli. Warga terpaksa mendatangi SPBU dan mengantre dalam waktu lama demi mendapatkan bahan bakar.
Dampak kondisi tersebut tidak hanya berupa antrean kendaraan yang memanjang. Seorang perempuan di Kabupaten Badung dilaporkan pingsan setelah mengantre BBM selama berjam-jam.
Situasi ini menambah urgensi penanganan gangguan pasokan agar kebutuhan energi masyarakat tidak terus terganggu.
Pertamina sebelumnya menyebut kendala bongkar muat kapal tanker sebagai salah satu penyebab kelangkaan. Perusahaan juga menyatakan akan menyiapkan tambahan pasokan BBM untuk Bali.
Namun, menurut Puan, langkah tersebut harus dibarengi dengan kepastian distribusi hingga ke SPBU. Tambahan stok di terminal tidak akan langsung menyelesaikan persoalan apabila pengiriman ke titik pelayanan masih terhambat.
“Tambahan pasokan yang tiba juga perlu diikuti kepastian pengiriman ke SPBU, terutama wilayah yang masih mengalami kekosongan BBM dan terjadi antrean panjang,” tuturnya.
Puan mendorong Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Pertamina memeriksa seluruh tahapan pemulihan pasokan BBM. Pemeriksaan tersebut mencakup kedatangan kapal tanker, proses pembongkaran, ketersediaan stok di terminal, hingga pengiriman ke SPBU.
Menurut dia, evaluasi harus mampu mengidentifikasi hambatan yang masih berlangsung sekaligus menentukan langkah yang diperlukan agar pelayanan kembali normal.
Masyarakat, kata Puan, membutuhkan kepastian bahwa BBM dapat diperoleh di SPBU tanpa harus menghadapi antrean berkepanjangan.
“Warga membutuhkan kepastian BBM dapat diperoleh di tempat pelayanan. Setiap tambahan pasokan perlu segera diterjemahkan menjadi pengiriman yang sesuai kebutuhan dan pemulihan SPBU yang dapat dirasakan masyarakat,” imbuhnya.
Selain memeriksa rantai distribusi, Puan meminta Pertamina memetakan kebutuhan BBM berdasarkan jenis bahan bakar dan wilayah pelayanan. SPBU yang berulang kali mengalami kekosongan perlu menjadi prioritas dalam penyaluran berikutnya.
Langkah tersebut dinilai penting agar tambahan pasokan tidak hanya menyelesaikan kekurangan sementara, tetapi juga mampu menjaga ketersediaan BBM sampai jadwal pengiriman selanjutnya.
Puan menegaskan pemerintah dan Pertamina perlu menetapkan indikator pemulihan yang jelas. Evaluasi, menurut dia, harus mengukur jumlah SPBU yang kembali beroperasi normal, durasi kekosongan stok, kecukupan pasokan di antara jadwal pengiriman, serta perkembangan waktu antrean.
Data tersebut diperlukan sebagai dasar untuk menyesuaikan langkah operasional setiap hari selama proses pemulihan berlangsung.
Puan juga meminta pemerintah memastikan kebutuhan energi untuk pelayanan darurat dan aktivitas penting masyarakat tetap diperhatikan melalui mekanisme yang sah. Kebutuhan fasilitas kesehatan, angkutan umum, dan distribusi bahan pokok perlu diperhitungkan sesuai jenis BBM yang digunakan.
Di sisi lain, pembagian tanggung jawab antara pemerintah dan Pertamina harus diperjelas. Setiap wilayah yang masih mengalami gangguan perlu memiliki penanggung jawab serta perkiraan waktu pemulihan pelayanan.
“Pemerintah dan Pertamina perlu mengetahui lokasi yang masih terkendala, pihak yang menanganinya, dan kapan pelayanan diperkirakan membaik,” tegas Puan.
Puan mengingatkan kelangkaan BBM yang berlarut-larut berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi Bali. Sebagai salah satu destinasi pariwisata utama Indonesia dengan sektor ekonomi kreatif yang berperan penting, Bali membutuhkan pasokan energi yang memadai untuk mendukung mobilitas masyarakat dan kegiatan usaha.
“Kelangkaan BBM yang tidak segera diatasi dapat berdampak terhadap perekonomian di Bali yang pada akhirnya akan memengaruhi ekonomi kerakyatan dan pembangunan ekonomi Nasional,” imbuhnya.
Untuk mencegah gangguan serupa meluas, DPR melalui komisi terkait akan mengawal evaluasi ketahanan pasokan BBM di Bali. Pengawasan tersebut mencakup kebutuhan cadangan operasional serta alternatif pengiriman apabila jadwal kapal tanker mengalami perubahan.
Puan menegaskan, perbaikan sistem distribusi perlu memastikan gangguan pada satu tahapan dapat diantisipasi sebelum berdampak luas terhadap pelayanan masyarakat.
Pemerintah dan Pertamina kini dituntut memastikan penambahan pasokan diikuti distribusi yang tepat sasaran agar antrean panjang dan kekosongan BBM di SPBU Bali segera teratasi.
