SUMENEP, Rabu, 21 Oktober 2026 | News Satu – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Jawa Timur, memperkuat strategi pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat dan intervensi berbasis wilayah. Langkah ini diarahkan untuk mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial sekaligus mendorong peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja.
Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, mengatakan penanganan kemiskinan perlu disesuaikan dengan karakteristik geografis dan kondisi sosial ekonomi masyarakat di setiap wilayah. Menurut dia, pendekatan yang seragam tidak cukup untuk menjawab persoalan kemiskinan yang memiliki penyebab beragam.
Berdasarkan data 2025 yang disampaikan Pemkab Sumenep, persentase penduduk miskin di kabupaten tersebut mencapai 17,02 persen atau sekitar 188.480 jiwa. Angka itu turun 0,76 poin dibandingkan tahun sebelumnya, dengan jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 7.940 jiwa.
Meski mengalami penurunan, pemerintah daerah menilai upaya pengentasan kemiskinan perlu diperkuat melalui program yang mampu meningkatkan produktivitas masyarakat dan memperluas akses terhadap lapangan kerja.
“Penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya dengan bantuan sosial yang bersifat konsumtif. Intervensi harus menyentuh akar persoalan melalui penguatan ekonomi masyarakat dan pendekatan berbasis wilayah,” kata Bupati Fauzi, Rabu (21/10/2026).
Bupati Fauzi menjelaskan, strategi penanggulangan kemiskinan di Sumenep mencakup tiga fokus utama, yakni mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan, serta menangani wilayah yang menjadi kantong-kantong kemiskinan.
Untuk memperkuat pelaksanaan program, Pemkab Sumenep mendorong kolaborasi lintas sektor melalui Sinergi Multi Pihak Lawan Kemiskinan (SIMPUL). Program ini melibatkan berbagai bidang, mulai dari kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, pertanian, perikanan, ketenagakerjaan, infrastruktur, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga pemberdayaan masyarakat.
Menurut Bupati Sumenep, koordinasi lintas sektor diperlukan agar intervensi pemerintah dapat menjangkau berbagai aspek yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat.
Sejumlah program juga diarahkan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga. Upaya tersebut meliputi Universal Health Coverage (UHC), bantuan sosial, bantuan pendidikan, bantuan pangan, serta perlindungan bagi pekerja rentan.
“Ada beberapa program yang telah disiapkan untuk mengurangi beban masyarakat,” ujarnya.
Selain menekan pengeluaran, Pemkab Sumenep mendorong peningkatan pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan UMKM. Program tersebut diperkuat dengan pelatihan keterampilan, penyelenggaraan bursa kerja atau job fair, serta kegiatan padat karya.
Pendekatan ini diarahkan untuk memperluas peluang ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan kapasitas tenaga kerja agar dapat mengakses kesempatan kerja dan sumber pendapatan yang lebih baik.
Pemkab Sumenep juga membahas kajian spasial untuk memetakan persebaran kemiskinan, mengelompokkan wilayah berdasarkan kondisi kemiskinan, serta merumuskan model pengembangan ekonomi yang sesuai dengan karakteristik daerah.
Kajian tersebut turut mempertimbangkan pendekatan sosial dan budaya masyarakat Madura sebagai bagian dari upaya menyusun strategi penanggulangan kemiskinan yang sesuai dengan kondisi lokal.
Dengan angka kemiskinan yang masih mencapai 17,02 persen pada 2025, efektivitas program menjadi aspek penting dalam upaya pemerintah daerah memperluas kesejahteraan masyarakat. Penurunan jumlah penduduk miskin perlu diikuti dengan penguatan program produktif agar masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan.
