JAKARTA, Rabu, 21 Oktober 2026 | News Satu – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memperkuat penanganan dampak kesehatan akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatra dan Kalimantan dengan menyiapkan tambahan 500 ribu masker untuk setiap provinsi terdampak. Bantuan juga mencakup konsentrator oksigen dan obat-obatan yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta seluruh puskesmas di wilayah terdampak membuka layanan rumah oksigen serta memastikan ketersediaan obat, terutama untuk menangani infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan diare.
“Seluruh Puskesmas di wilayah terdampak wajib membuka layanan rumah oksigen dan menjamin ketersediaan obat-obatan, khususnya untuk penanganan ISPA dan diare,” kata Budi dalam keterangan Kemenkes, Rabu (21/10/2026).
Kemenkes menegaskan, distribusi logistik kesehatan di daerah yang terdampak asap tebal tidak boleh tertunda. Pelaksanaannya membutuhkan koordinasi dengan pemerintah daerah agar bantuan sesuai kebutuhan warga dan dapat menjangkau masyarakat yang memerlukan.
Selain penyediaan masker, oksigen, dan obat-obatan, pemerintah menyiapkan layanan kesehatan langsung ke rumah warga. Upaya ini diprioritaskan bagi anak-anak, ibu hamil, dan lanjut usia yang berisiko mengalami kesulitan mengakses layanan kesehatan ketika masyarakat diimbau mengurangi aktivitas di luar rumah.
Kemenkes bekerja sama dengan pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan tenaga kesehatan setempat untuk menjangkau kelompok rentan melalui layanan posyandu dari rumah ke rumah.
Langkah tersebut ditujukan agar pelayanan kesehatan tetap berlangsung meski kondisi udara terganggu asap karhutla. Tenaga kesehatan juga diminta memberikan pertolongan kepada petugas pemadam kebakaran yang membutuhkan layanan medis saat bertugas di lapangan.
Untuk memantau penanganan di lapangan, Kemenkes kembali menerjunkan tim Pusat Krisis Kesehatan (Puskris). Tim ini bertugas memantau distribusi bantuan, operasional rumah oksigen, serta kebutuhan kesehatan masyarakat di wilayah terdampak.
“Tim juga turun langsung untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan warga agar penanganan dapat berjalan efektif, terpadu, dan sesuai kebutuhan daerah,” demikian keterangan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
Koordinasi tersebut melibatkan dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota, kepala puskesmas, serta unit pelaksana teknis Kemenkes di tujuh provinsi terdampak, yakni Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.
Pemetaan kebutuhan dilakukan untuk memastikan bantuan medis tiba tepat waktu dan sesuai kondisi di setiap wilayah. Ketersediaan logistik, kesiapan layanan kesehatan, dan akses kelompok rentan menjadi bagian dari penanganan terpadu antara pemerintah pusat dan daerah.
Dalam rapat koordinasi penanganan karhutla bidang kesehatan di Jakarta pada Sabtu (17/10/2026), Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono menekankan pentingnya respons darurat yang terkoordinasi.
“Pemenuhan kebutuhan medis dan logistik harus dieksekusi sesegera mungkin. Kita semua harus bergerak bersama mengambil langkah cepat dan sigap untuk mengatasi ancaman kesehatan yang dihadapi masyarakat terdampak karhutla,” kata Sugiono.
Penguatan layanan kesehatan ini menjadi bagian dari upaya meminimalkan dampak asap terhadap masyarakat. Pelaksanaan di lapangan bergantung pada ketepatan distribusi bantuan, kesiapan fasilitas kesehatan, serta kemampuan pemerintah daerah menjangkau warga yang membutuhkan pertolongan.
Dengan penambahan masker, konsentrator oksigen, obat-obatan, layanan rumah oksigen, dan kunjungan tenaga kesehatan, pemerintah berupaya menjaga akses layanan medis bagi warga di tengah gangguan kualitas udara akibat karhutla.
