Jakarta, Kamis, 15 Oktober 2026 | News Satu – Pemerintah menargetkan seluruh desa di Indonesia teraliri listrik pada 2029–2030. Namun, upaya pemerataan akses energi tersebut masih menghadapi tantangan, mulai dari kondisi geografis hingga kemampuan ekonomi masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia mengatakan, target tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia memperoleh akses listrik.
“Perintah Bapak Presiden Prabowo adalah harus kita pastikan semua desa di Indonesia pada tahun 2029–2030 semuanya teraliri listrik,” kata Bahlil, Kamis (15/10/2026).
Untuk mengejar target tersebut, pemerintah mengandalkan dua program utama, yakni Listrik Desa (Lisdes) dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Kedua program ini memiliki sasaran berbeda, tetapi diarahkan untuk memperluas akses energi bagi masyarakat yang belum menikmati layanan listrik secara memadai.
Program Lisdes ditujukan untuk menjangkau wilayah yang belum terhubung dengan jaringan listrik. Sementara itu, BPBL menyasar rumah tangga yang belum memiliki sambungan listrik sendiri.
Bahlil mengungkapkan, persoalan pemerataan listrik masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Berdasarkan keterangannya, masih terdapat jutaan rumah di sekitar 11 ribu desa yang belum teraliri listrik.
Kondisi tersebut, menurut dia, tidak hanya ditemukan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Sejumlah rumah di wilayah Pulau Jawa pun masih belum memiliki sambungan listrik.
“Pemerintah daerah dan PLN di masing-masing daerah mengidentifikasi masyarakat yang rumahnya belum teraliri listrik. Sebab di seluruh Indonesia masih ada jutaan rumah di sekitar 11 ribu desa yang belum teraliri listrik,” ujarnya.
Identifikasi yang melibatkan pemerintah daerah dan PT PLN (Persero) tersebut menjadi bagian penting untuk menentukan lokasi serta rumah tangga yang membutuhkan perluasan jaringan maupun bantuan sambungan listrik.
Dengan pemetaan kebutuhan yang lebih terarah, pemerintah diharapkan dapat menyesuaikan pelaksanaan program dengan kondisi setiap wilayah.
Bahlil menyebutkan, sasaran program kelistrikan pemerintah mengalami peningkatan. Jika pada 2025 jumlah desa yang menjadi sasaran program sekitar 1.400 desa, pada 2026 angkanya meningkat menjadi lebih dari 4.000 desa.
Peningkatan tersebut menunjukkan upaya pemerintah memperluas jangkauan program elektrifikasi. Meski demikian, pencapaian target seluruh desa berlistrik pada 2029–2030 tetap membutuhkan pelaksanaan program secara konsisten dan dukungan berbagai pihak.
“Insya Allah ya, pelan-pelan kita agresif untuk melakukan ini (target program kelistrikan),” tandasnya.
Pemerintah juga perlu memastikan bahwa perluasan akses listrik tidak berhenti pada pembangunan jaringan semata. Rumah tangga yang berada di dekat jaringan listrik, tetapi belum memiliki sambungan sendiri, juga menjadi sasaran bantuan melalui program BPBL.
Bahlil mengakui, pemerataan akses listrik di Indonesia memiliki tantangan tersendiri. Kondisi geografis yang beragam dapat menyulitkan pembangunan infrastruktur, sementara kemampuan ekonomi masyarakat turut memengaruhi akses terhadap sambungan listrik.
Karena itu, pelaksanaan program Lisdes dan BPBL perlu disesuaikan dengan kebutuhan serta karakteristik wilayah sasaran.
“Pemerintah terus berupaya lakukan agar semua desa untuk mendapatkan pelayanan kelistrikan. Karena (pemerataan penggunaan) listrik ini bagian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.
Target elektrifikasi pada 2029–2030 kini menjadi salah satu agenda pemerataan pembangunan yang membutuhkan koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan PLN.
Tantangan berikutnya adalah memastikan perluasan jaringan dan bantuan sambungan listrik benar-benar menjangkau rumah tangga yang belum terlayani. Dengan demikian, target desa berlistrik tidak hanya menjadi capaian administratif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
