Jakarta, Jumat 19 Juni 2026 | News Satu- Kementerian Sosial (Kemensos) mempercepat realisasi Program Sekolah Rakyat dengan memastikan delapan daerah siap memasuki tahap pembangunan fisik sekolah permanen. Langkah tersebut dilakukan setelah seluruh pemerintah daerah terkait menyelesaikan penyediaan lahan yang menjadi syarat utama pembangunan.
Di tengah percepatan program tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program afirmasi yang dikhususkan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem, sehingga proses penerimaan siswa harus terbebas dari praktik titipan, suap, maupun penyalahgunaan kewenangan.
“Program ini memang untuk mereka yang paling miskin. Presiden titip jangan ada KKN, suap menyuap, dan jangan sampai ada titipan,” kata Gus Ipul di Jakarta, Jumat (19/6/2026).
Menurutnya, pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan lahan, sedangkan pembangunan fisik sekolah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Tanah disediakan oleh kabupaten, kota maupun provinsi. Pembangunan dari APBN dan kepala sekolah diusulkan oleh kepala daerah. Jadi ini merupakan kerja bersama dari awal hingga pengawasan,” ujarnya.
Delapan daerah yang telah menyelesaikan penyediaan lahan meliputi Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Toba, Kabupaten Kudus, Kabupaten Malaka, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Kolaka Utara, dan Kabupaten Mimika.
Sebagian lokasi bahkan telah memasuki tahap pengukuran dan verifikasi teknis sebagai bagian dari persiapan pembangunan fisik.
Bupati Tanggamus, Saleh Asnawi, memastikan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di wilayahnya telah siap digunakan. Pemerintah daerah juga menyiapkan kawasan pendidikan lain untuk mendukung peningkatan akses pendidikan masyarakat.
“Kami telah menyiapkan lahan permanen untuk Sekolah Rakyat bahkan juga untuk Sekolah Garuda. Secara prinsip lahan untuk Sekolah Rakyat sudah siap,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Mimika Johannes Rettob menyampaikan bahwa lahan yang disiapkan telah memenuhi syarat teknis dan saat ini tinggal menunggu proses peninjauan lanjutan dari Kementerian Pekerjaan Umum.
“Kami sudah menyiapkan kurang lebih delapan hektare lahan yang datar dan tidak ada persoalan. Saat ini kami menunggu pihak PU melakukan peninjauan,” katanya.
Gus Ipul menjelaskan bahwa mekanisme penerimaan siswa Sekolah Rakyat berbeda dengan sekolah pada umumnya. Program tersebut tidak membuka pendaftaran bebas karena sasaran penerima manfaat telah ditentukan berdasarkan data keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Menurutnya, calon peserta didik akan dijangkau langsung melalui proses verifikasi pemerintah daerah untuk memastikan bantuan pendidikan benar-benar diterima kelompok yang berhak.
“Di Sekolah Rakyat tidak ada pendaftaran. Yang ada adalah penjangkauan. Dijangkau dan ditetapkan oleh bupati atau wali kota, baru kemudian kita terima,” tegasnya.
Saat ini, pembangunan fisik 93 Sekolah Rakyat permanen di berbagai daerah juga terus berjalan. Pemerintah berharap kehadiran sekolah tersebut mampu memperluas akses pendidikan sekaligus memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui layanan pendidikan yang lebih merata.
Kemensos menegaskan seluruh tahapan program akan diawasi secara ketat agar pelaksanaannya transparan, tepat sasaran, dan benar-benar memberikan manfaat bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera di seluruh Indonesia. (Den)
