Jakarta, Jumat 19 Juni 2026 | News Satu- Badan Gizi Nasional (BGN) mulai melakukan evaluasi menyeluruh terhadap ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah 2026. Langkah ini dilakukan menyusul temuan sejumlah dapur yang dinilai belum memenuhi standar operasional yang telah ditetapkan.
Evaluasi tersebut menjadi bagian dari penataan tata kelola program MBG yang saat ini menjangkau jutaan penerima manfaat di berbagai daerah. Pemerintah ingin memastikan kualitas produksi makanan, keamanan pangan, serta standar pelayanan tetap terjaga di seluruh dapur yang beroperasi.
Juru Bicara sekaligus Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Agustina Arumsari, mengungkapkan bahwa hasil pemantauan awal menunjukkan masih terdapat sejumlah dapur yang belum memenuhi ketentuan teknis yang berlaku.
“Banyak dapur yang kurang sesuai dengan standar. Itu nanti akan kami evaluasi semua,” kata Agustina Arumsari dalam konferensi pers terkait Libur Sekolah–Libur MBG di Gedung Badan Gizi Nasional, Jakarta, Jumat (19/6/2026).
Menurutnya, BGN tidak menutup kemungkinan melakukan pengalihan layanan ke dapur lain yang dinilai lebih siap dan memenuhi standar kualitas apabila ditemukan lokasi yang tidak layak untuk melanjutkan operasional.
Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kualitas layanan dan memastikan kebutuhan penerima manfaat tetap terpenuhi tanpa mengganggu distribusi makanan bergizi.
“Kalau memang bisa dialihkan ke SPPG terdekat yang lebih berkualitas, itu nanti akan kami lakukan,” ujarnya.
Agustina menjelaskan, proses evaluasi membutuhkan waktu karena dilakukan secara bertahap dan menyasar seluruh dapur MBG yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Setiap dapur akan diperiksa berdasarkan kondisi fasilitas, sistem operasional, hingga kesesuaian dengan petunjuk teknis yang berlaku.
“Harus satu per satu dicek karena jumlahnya mencapai puluhan ribu dapur,” katanya.
Selain kondisi fasilitas, BGN juga menyoroti adanya perubahan petunjuk teknis (juknis) pada periode sebelumnya yang dinilai berdampak terhadap kesesuaian standar sejumlah dapur MBG.
Perubahan regulasi tersebut menyebabkan sebagian fasilitas yang sebelumnya memenuhi persyaratan kini perlu dilakukan penyesuaian agar kembali sesuai dengan standar operasional terbaru.
“Perubahan juknis membuat sebagian dapur tidak memenuhi standar. Itu yang sedang kami cermati,” pungkasnya.
BGN menegaskan bahwa evaluasi dilakukan secara bertahap dan berbasis data lapangan. Hasil pemeriksaan nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan langkah penataan, peningkatan kualitas layanan, hingga penguatan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis ke depan.
Evaluasi selama masa libur sekolah juga diharapkan menjadi momentum perbaikan sistem sebelum program kembali berjalan penuh saat kegiatan belajar mengajar dimulai, sehingga seluruh penerima manfaat memperoleh layanan yang aman, berkualitas, dan sesuai standar nasional. (Den)
