Surabaya, Jumat 17 April 2026 | News Satu- Puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 tak sekadar seremoni tahunan, tetapi menjadi panggung penilaian kinerja tokoh publik. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur sekaligus Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menerima penghargaan dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur atas perannya dalam mengawal kebijakan fiskal nasional.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara yang digelar di Dyandra Convention Hall. Kalangan pers menilai kebijakan fiskal yang dikawal Said Abdullah mampu menjaga keseimbangan ekonomi sekaligus tetap berpihak pada masyarakat, tanpa menimbulkan beban berlebih.
Di level daerah, apresiasi juga diberikan kepada Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Ia dinilai berhasil menghadirkan berbagai inovasi kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan warga, sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang adaptif.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Deni Wicaksono, menyebut penghargaan ini menjadi indikator bahwa kerja politik yang berdampak nyata mendapat pengakuan dari publik melalui media.
“Dua kader kami mendapatkan penghargaan di momentum Hari Pers Nasional. Ini menjadi bukti bahwa kerja nyata mereka diapresiasi,” ujarnya usai menerima penghargaan mewakili Said Abdullah, Jumat (17/4/2026).
Menurutnya, Said Abdullah dinilai mampu menjaga stabilitas fiskal negara di tengah dinamika ekonomi, sementara Eri Cahyadi menunjukkan kepemimpinan progresif dengan berbagai terobosan di tingkat kota.
Lebih jauh, Deni menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, partai politik, dan media dalam menciptakan ekosistem informasi yang sehat. Ia juga mengingatkan peran krusial pers dalam menjaga independensi di era banjir informasi digital.
“Pers harus tetap menjadi penjaga kebenaran dan tidak terpengaruh hoaks. Perannya sangat penting sebagai penyeimbang informasi,” tegasnya.
Penghargaan ini memperlihatkan bahwa media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai penilai kinerja yang berpengaruh terhadap persepsi publik terhadap tokoh dan kebijakan. (Kiki)
