News Satu, Pamekasan, Selasa 22 Juni 2021- Perwakilan Masyarakat Desa Tanjung, Kecamatan Pademawu Pamekasan Jawa Timur, bersama Forum Aspirasi dan Advokasi Masyarakat atau FAAM menggelar aksi unjuk rasa. Kali ini mereka mendatangi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau DPMD Kabupaten Pamekasan, Selasa pagi (22/6/21/2021).
Aksi tersebut dinilai sebagai wujud kekecewaan yang dilakukan oleh ketua Badan Perwakilan Desa atau BPD Tanjung yang diduga turut memanipulasi struktur keanggotaan BPD Desa Desa setempat, untuk menjadi panitia Pilkades. Bahkan tak hanya itu, dugaan itu diperkuat dengan adanya indikasi persekongkolan tanpa ada proses musyawarah dengan anggota BPD yang lain ketika itu.
Hal ini dilontarkan Ketua Forum Aspirasi dan Advokasi Masyarakat (FAAM) Abdul Basit saat aksi berlangsung. Pihaknya juga tegaskan, aksi ini sekaligus meminta ketegasan Kepala DPMD Kabupaten Pamekasan. Yakni dengan tegas dan pantas untuk merombak total struktur anggota BPD Desa Tanjung yang ada saat ini.
“Untuk itu, penetapan struktur keanggotaan BPD Desa Tanjung sangat tidak relevan dan tanpa sepengetahuan anggota BPD yang lain, oleh karenanya kami meminta kepada Kepala DMPD supaya mengambil langkah taktis, agar Pemilihan Kepala Desa di Tanjung berjalan dengan secara kondusif,” katanya pada media.
Tak ayal, massa Aksi tersebut langsung ditemui Kepala DPMD Ach. Faisol yang menyampaikan, secara garis koordinasi pihaknya secara resmi memang menjadi panitia pelaksana kabupaten. Namun Soal perombakan struktur dimaksud dengan wewenang khusus, yang merupakan dari Bupati Pamekasan H Baddrut Tamam.
“Tetapi persoalan mengenai perombakan struktur keanggotaan BPD Desa Tanjung untuk menjadi panitia Pilkades bukan ranahnya dan tidak mempunyai kebijakan. Yang mempunyai kebijakan ialah Bupati Pamekasan,” ungkapnya di hadapan massa.
Sementara itu, BPD terpilih Desa Tanjung Moh. Saleh menyampaikan penetapan panita pilkades tersebut tanpa dimusyawarahkan dengan anggota BPD yang lain. Sehingga, semua berasumsi Pemerintah Desa Tanjung yang melakukan pemanipulasian Data tersebut.
“Kami merasa kecewa atas keputusan yang dibuat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut,” tukasnya.
Moh. Saleh juga mengatakan, pada saat pembentukan panitia Pilkades saat itu, pihaknya merasa ironis. Pasalnya, salah satu masyarakat yang tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk atau KTP bisa menjadi Ketua Panitia Pilkades.
“Jika hal seperti ini tetap berkelanjutan, maka kami tidak menjamin pelaksanaan Pilkades di Desa Tanjung akan kondusif,” tandasnya pada wartawan. (Yudi)
Comment