Jakarta, Sabtu 6 Juni 2026 | News Satu- Di tengah tekanan nilai tukar rupiah dan ketidakpastian ekonomi global, pemerintah memastikan koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) akan semakin diperkuat. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus mengembalikan kepercayaan pasar terhadap prospek perekonomian Indonesia.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter menjadi fokus utama pemerintah dalam menghadapi dinamika ekonomi yang terus berkembang.
Menurutnya, sinergi yang lebih erat antara pemerintah dan bank sentral akan meningkatkan efektivitas berbagai kebijakan ekonomi sehingga dampaknya dapat dirasakan langsung oleh dunia usaha maupun masyarakat.
“Kita akan mendukung bank sentral memperkuat koordinasi supaya kebijakan semakin sinkron. Supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian,” ujar Purbaya dalam keterangannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/6/2026).
Purbaya menilai kondisi fiskal Indonesia saat ini berada dalam posisi yang kuat. Karena itu, pemerintah akan terus menjaga kualitas pengelolaan anggaran agar mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.
Ia menegaskan, pemerintah akan fokus memastikan kebijakan fiskal berjalan optimal sehingga mampu mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan global yang masih berlangsung.
“Fiskal juga dalam keadaan yang baik, bahkan sangat baik jika melihat berbagai indikator yang ada. Ke depan kami fokus memastikan kebijakan fiskal berjalan efektif agar pertumbuhan ekonomi semakin cepat,” katanya.
Lebih lanjut, Purbaya meyakini bahwa koordinasi yang solid antara pemerintah dan Bank Indonesia akan memberikan sinyal positif kepada pelaku pasar. Dengan kebijakan yang berjalan searah, tingkat kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi nasional diyakini akan meningkat.
“Kalau kebijakan sudah menyatu dan bersinergi penuh, seharusnya kepercayaan pasar terhadap nilai tukar rupiah dapat kembali pulih,” tegasnya.
Purbaya juga mengingatkan bahwa fluktuasi nilai tukar rupiah tidak hanya berdampak pada pasar keuangan, tetapi juga dirasakan langsung oleh pelaku usaha kecil dan masyarakat. Pelemahan rupiah berpotensi meningkatkan biaya produksi, terutama bagi sektor yang masih bergantung pada bahan baku impor.
Ia mencontohkan para pelaku usaha makanan seperti produsen tempe dan tahu yang mulai menghadapi tekanan akibat kenaikan biaya bahan baku.
“Saya mendengar penjual tempe dan tahu mulai tergerus keuntungannya atau bahkan terpaksa menaikkan harga karena sebagian bahan baku masih berasal dari luar negeri,” ungkapnya.
Karena itu, pemerintah berharap penguatan koordinasi fiskal dan moneter dapat menjaga stabilitas rupiah secara berkelanjutan. Dengan nilai tukar yang lebih stabil, dampak positifnya diharapkan tidak hanya dirasakan investor, tetapi juga masyarakat luas melalui harga yang lebih terkendali dan iklim usaha yang lebih sehat.
Penguatan sinergi antara pemerintah dan Bank Indonesia dinilai menjadi salah satu langkah strategis untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah tekanan global sekaligus memastikan momentum pertumbuhan tetap terjaga sepanjang 2026. (Den)
