HEADLINENEWSPAMEKASANPEMERINTAHANPEMKAB PAMEKASANREGIONAL

Di Tiga Tahun Kepemimpinan Baddrut Tamam, Pamekasan Raih APE Madya dari Pemerintah RI

×

Di Tiga Tahun Kepemimpinan Baddrut Tamam, Pamekasan Raih APE Madya dari Pemerintah RI

Sebarkan artikel ini
Di Tiga Tahun Kepemimpinan Baddrut Tamam, Pamekasan Raih APE Madya dari Pemerintah RI
Di Tiga Tahun Kepemimpinan Baddrut Tamam, Pamekasan Raih APE Madya dari Pemerintah RI

News Satu, Pamekasan, Jum’at 1 Oktober 2021- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, Jawa Timur kembali menorehkan prestasi gemilang di tingkat nasional. Kali ini pemerintah daerah yang dipimpin Bupati Pamekasan H Baddrut Tamam meraih anugerah prahita ekapraya (APE) kategori madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia (RI).

Penghargaan yang diraih Pemkab di Bumi Gerbang Salam ini bisa dinilai tertinggi di Madura. Itu jika dibandingkan dengan raihan penghargaan serupa di Kabupaten Sampang dan Kabupaten Bangkalan yang mendapat predikat pratama kali ini.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pamekasan, Yudhistina mengungkapkan, APE merupakan penghargaan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi. Semua dinilai dari berbagai program terkait pengarusutamaan gender di kawasan tersebut.

“Penilaiannya dilakukan oleh tim independen dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak RI,” ungkapnya, Jum’at (1/10/2021).

Menurutnya, selama ini memang Pemkab Pamekasan belum pernah menorehkan prestasi APE sejak tahun 2016 sampai tahun 2018. Nah di masa kepemimpinan Baddrut Tamam tepatnya, pada tahun 2020 itu mampu meraih hasil sempurna berkat kerja sama dari semua pihak di Bumi Gerbang Salam.

“Mulai tahun 2016 sampai 2018 Kabupaten Pamekasan belum pernah memperoleh APE ini, baru tahun 2020 yang penilaiannya dilaksanakan bulan maret 2021 dengan predikat Madya,” tuturnya.

Tak ayal jika serah terima penghargaan tertanggal 6 September 2021 itu, Pemkab setempat diwakili oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di Jakarta.

“Dengan harapan penganggaran semua organisasi perangkat daerah (OPD) sampai kepada pemerintah desa responsif gender,” tutupnya.(Yudi)

Comment