Probolinggo, News Satu- Pihak KSOP Kelas IV Probolinggo, Jawa Timur, menanggapi dingin tudingan yang menyebut mereka tidak tegas dalam mengawasi aktivitas bongkar muat di pelabuhan tanpa adanya izin resmi berupa Persetujuan Melakukan Kegiatan Usaha (PMKU).
Hendra Yulis Priyanto, Humas KSOP Probolinggo, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan tanggapan lebih jauh terhadap tudingan yang dinilai tidak berdasar tersebut.
“Soal itu kami tidak perlu merespon. Biarkan saja,” kata Hendra melalui sambungan telepon, Selasa (15/4/2025).
Hendra menyatakan pihak yang melontarkan tudingan tersebut tidak memiliki kapasitas jelas untuk menilai kinerja KSOP. Menurutnya, tudingan itu hanya akan mengganggu kinerja lembaga jika ditanggapi serius.
“Tudingan itu tidak berdasar. Kapasitasnya mereka siapa, kok bisa menilai kami tidak tegas? Buat apa kami tanggapi hal yang tidak jelas sumber dan tujuannya,” ujarnya geram.
Ia menyebut semua kegiatan di Pelabuhan Probolinggo masih berjalan sesuai aturan dan koridor hukum yang berlaku. Tidak ada pelanggaran ataupun kekacauan seperti yang dituduhkan.
Hendra menegaskan, kegiatan bongkar muat yang berlangsung di wilayah pelabuhan saat ini justru berdampak positif terhadap masyarakat dan perekonomian daerah. Ia menilai pelabuhan menjadi salah satu sektor yang menyerap tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
“Kegiatan di pelabuhan itu justru membantu masyarakat, membantu pemerintah daerah. Banyak warga yang bisa bekerja dan itu jelas mengurangi angka pengangguran,” tegasnya.
Meski begitu, Hendra mengaku heran mengapa KSOP masih menjadi sasaran anggapan negatif.
“Saya heran, kok bisa-bisanya ada yang bilang kami tidak tegas. Apa motifnya? Kami bekerja sesuai aturan dan pengawasan tetap berjalan,” tutupnya. (Bambang)
Comment