JAKARTA, Rabu, 21 Oktober 2026 | News Satu – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen, barang bukti elektronik, uang, dan perhiasan dalam rangkaian penggeledahan terkait dugaan suap pengaturan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penggeledahan dilakukan pada pekan ini dengan menyasar rumah dinas bupati, sejumlah kantor organisasi perangkat daerah (OPD), serta rumah Bupati Klaten nonaktif Hamenang Wajar Ismoyo.
“Pekan ini penyidik memulai melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan. Di antaranya rumah dinas Bupati, sejumlah kantor OPD, dan juga rumah tersangka,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (21/10/2026).
Menurut Budi, uang dan perhiasan ditemukan di rumah dinas bupati. Namun, KPK belum mengungkap jumlah uang maupun nilai perhiasan yang diamankan dalam penggeledahan tersebut.
Seluruh barang bukti yang disita akan didalami untuk menelusuri keterkaitannya dengan perkara yang sedang disidik. Penyidik juga akan mengonfirmasi temuan tersebut kepada pihak-pihak yang dinilai mengetahui rangkaian perkara.
Penggeledahan ini merupakan bagian dari penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten. KPK sebelumnya menetapkan Hamenang, Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, serta pihak swasta dari PT Madani Winasis Creative, Muhammad Amin Wahyu Utomo, sebagai tersangka.
Salah satu perkara yang diusut KPK berkaitan dengan dugaan suap untuk mengondisikan hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2025.
Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menjelaskan, pemeriksaan oleh BPK Perwakilan Jawa Tengah pada April 2026 menemukan dugaan kelebihan pembayaran honorarium sekitar Rp5 miliar.
Temuan tersebut terdiri atas kelebihan pembayaran honorarium narasumber sosialisasi peraturan yang tidak sesuai dengan jam pelaksanaan sebesar Rp4,16 miliar dan kelebihan pembayaran honorarium pelaksana kegiatan sebesar Rp1,02 miliar.
Menurut Taufik, Hamenang bersama Inspektur Daerah Pemkab Klaten Agus Suprapto kemudian bertemu dengan sejumlah pejabat BPK di Semarang. Pertemuan itu diduga membahas rencana penghapusan dua temuan kelebihan pembayaran tersebut dari laporan hasil pemeriksaan.
“Dalam pertemuan tersebut, dibahas tentang rencana dropping dua temuan. Terkait kelebihan pembayaran honorarium sebesar kurang lebih Rp5 miliar dimaksud,” kata Taufik dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (16/10/2026).
KPK kemudian mengungkap dugaan negosiasi uang dalam pertemuan lanjutan pada Mei 2026 antara Hamenang dan Ahmad Luthfi. Dalam konstruksi perkara yang disampaikan penyidik, Ahmad Luthfi disebut meminta uang Rp600 juta sebagai dukungan terkait penghapusan temuan audit tersebut.
Hamenang disebut tidak menyanggupi permintaan awal itu dan mengajukan negosiasi hingga disepakati nilai Rp400 juta.
KPK menduga Hamenang selanjutnya meminta sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Klaten menyiapkan uang sesuai kesepakatan. Permintaan tersebut kemudian disampaikan kepada Muhammad Amin Wahyu Utomo, pihak swasta dari PT Madani Winasis Creative.
Dugaan suap tersebut menjadi salah satu fokus penyidikan KPK untuk mengungkap kemungkinan pengaturan hasil audit laporan keuangan pemerintah daerah. Penyidik juga menelusuri dokumen, barang bukti elektronik, serta barang lain yang ditemukan dalam rangkaian penggeledahan.
KPK telah menetapkan tiga tersangka dalam perkara ini, yakni Hamenang Wajar Ismoyo, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, dan Muhammad Amin Wahyu Utomo.
Penetapan tersangka tersebut merupakan bagian dari proses hukum yang masih berjalan. Dugaan keterlibatan masing-masing pihak harus dibuktikan melalui proses peradilan, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.
KPK belum merinci nilai uang dan perhiasan yang ditemukan dalam penggeledahan terbaru. Informasi mengenai asal-usul, keterkaitan, dan relevansi barang bukti itu terhadap perkara akan bergantung pada hasil pendalaman penyidik.
Penggeledahan dan penyitaan tersebut menjadi bagian dari upaya KPK mengumpulkan bukti untuk mengurai dugaan suap dalam proses audit serta memastikan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah.
