Jakarta, Jumat 12 Juni 2026 | News Satu- Pemerintah mempercepat langkah penguatan ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik dunia. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mempercepat pengembangan energi alternatif sebagai strategi mengurangi ketergantungan terhadap energi impor dan memperkuat kemandirian energi nasional.
Arahan tersebut disampaikan Presiden dalam rapat sektor energi dan hilirisasi bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Istana Merdeka, Jakarta.
Menurut Bahlil, dinamika geopolitik global yang masih berlangsung menjadi perhatian serius pemerintah karena berpotensi memengaruhi stabilitas pasokan dan harga energi dunia.
“Bapak Presiden memerintahkan agar pemerintah segera mencari dan mempercepat pengembangan energi-energi alternatif sebagai bagian dari penguatan ketahanan energi nasional,” ujar Bahlil, Jumat (12/6/2026).
Dalam rapat tersebut, pemerintah menetapkan sejumlah program prioritas yang akan dipercepat dalam waktu dekat. Salah satunya adalah program konversi Liquefied Petroleum Gas (LPG) ke Compressed Natural Gas (CNG).
Program ini dinilai strategis karena dapat menekan ketergantungan terhadap impor LPG sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi dalam negeri yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal.
Selain percepatan konversi energi, pemerintah juga akan melakukan pembaruan data sektor pertambangan guna memperkuat tata kelola dan pengawasan industri ekstraktif secara nasional.
“Fokus pemerintah saat ini adalah percepatan LPG ke CNG, pendataan sektor pertambangan, dan memastikan kesiapan energi nasional baik dari sisi kelistrikan maupun pasokan BBM,” kata Bahlil.
Di tengah fluktuasi harga energi global, pemerintah memastikan harga BBM subsidi maupun LPG subsidi tetap dipertahankan.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat sekaligus meredam tekanan ekonomi yang berpotensi muncul akibat gejolak harga energi internasional.
Bahlil menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki agenda menaikkan harga energi bersubsidi meski kondisi pasar global masih bergejolak.
“Harga BBM subsidi maupun LPG subsidi tidak mengalami perubahan sama sekali,” tegasnya.
Sementara itu, harga BBM nonsubsidi akan tetap mengikuti mekanisme pasar dan disesuaikan dengan perkembangan harga minyak dunia.
Pemerintah juga tengah merumuskan sejumlah kebijakan tambahan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan melindungi konsumsi rumah tangga sebagai salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi.
Bahlil turut membantah isu yang menyebut pasokan batu bara nasional mengalami kelangkaan sehingga memengaruhi operasional pembangkit listrik.
Menurutnya, realisasi kewajiban pasokan batu bara domestik atau Domestic Market Obligation (DMO) telah mencapai sekitar 170 juta ton, sehingga kebutuhan pembangkit listrik nasional tetap terjamin.
“Kalau dikatakan batu bara langka itu tidak benar karena penugasan pasokan domestik sudah mencapai 170 juta ton,” ujarnya.
Ia menjelaskan, gangguan listrik yang terjadi di beberapa wilayah lebih disebabkan kendala teknis pada sejumlah mesin pembangkit yang saat ini sedang ditangani oleh PLN.
Pemerintah memastikan seluruh persoalan tersebut akan diselesaikan secepat mungkin agar keandalan pasokan listrik nasional tetap terjaga.
Langkah percepatan energi alternatif yang diperintahkan Presiden Prabowo menjadi bagian dari strategi besar pemerintah untuk membangun sistem energi yang lebih mandiri, tahan terhadap krisis global, dan mampu mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional dalam jangka panjang. (Den)
