Jakarta, Jumat 12 Juni 2026 | News Satu- Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia akan tetap berada di jalur demokrasi meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan pembangunan dan tuntutan percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Di tengah beragam kritik terhadap pemerintah, Prabowo memastikan demokrasi tetap menjadi fondasi utama dalam menjalankan pemerintahan.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat menegaskan komitmennya menjaga legitimasi pemerintahan yang lahir dari proses pemilu yang bebas dan adil.
“Indonesia adalah negara demokrasi, dan akan tetap menjadi demokrasi. Saya dipilih oleh lebih dari 90 juta rakyat Indonesia dalam pemilu yang bebas dan adil,” ujar Prabowo, Jumat (12/6/2026).
Penegasan itu sekaligus menjawab berbagai spekulasi mengenai arah demokrasi Indonesia di tengah agenda transformasi nasional yang tengah dijalankan pemerintah.
Menurut Prabowo, demokrasi memang bukan sistem yang sempurna. Namun hingga saat ini, demokrasi tetap menjadi mekanisme terbaik untuk memastikan pemerintahan berjalan berdasarkan mandat rakyat.
Ia menekankan bahwa legitimasi kekuasaan tidak dibangun melalui kekuatan politik semata, melainkan melalui kepercayaan publik, kesabaran, dan penghormatan terhadap suara masyarakat.
“Saya percaya pada demokrasi. Legitimasi demokratis diperoleh melalui kepercayaan rakyat dan penghormatan terhadap kehendak rakyat,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menunjukkan sikap terbuka terhadap kritik yang ditujukan kepada pemerintahannya. Menurutnya, kritik merupakan bagian penting dari sistem demokrasi yang sehat dan harus menjadi bahan evaluasi dalam pengambilan kebijakan.
Prabowo mengaku selalu mencermati setiap masukan yang datang dari masyarakat maupun berbagai kelompok, dengan mempertimbangkan fakta dan kondisi riil yang dihadapi rakyat.
Meski demikian, Kepala Negara mengingatkan bahwa praktik demokrasi di Indonesia harus tetap sejalan dengan karakter bangsa serta mampu menciptakan stabilitas nasional.
“Demokrasi harus menghasilkan stabilitas dan kemajuan, bukan justru menciptakan kelumpuhan dalam pengambilan keputusan,” tegasnya.
Selain menyoroti demokrasi, Prabowo juga menekankan pentingnya percepatan pertumbuhan ekonomi sebagai syarat utama membawa Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi nasional yang selama ini berada di kisaran lima persen belum cukup untuk mengantarkan Indonesia menjadi negara maju.
Karena itu, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai delapan persen per tahun melalui berbagai program transformasi di sektor industri, investasi, hilirisasi, ketahanan pangan, energi, dan pembangunan sumber daya manusia.
“Kita tidak akan mencapai tujuan besar dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Jika hanya puas dengan kondisi saat ini, maka kita akan mengalami stagnasi,” ujar Presiden.
Prabowo menegaskan bahwa keberhasilan pemerintah tidak akan diukur dari banyaknya pernyataan atau retorika politik, melainkan dari hasil nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ia memastikan pemerintah akan menjawab setiap kritik melalui capaian konkret yang dapat diukur secara objektif oleh publik.
“Sebagai pemerintah, kami akan menjawab kritik bukan dengan retorika, melainkan dengan hasil nyata yang bisa dinilai oleh siapa pun,” tandasnya.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara penguatan demokrasi dan percepatan pembangunan ekonomi nasional sebagai bagian dari visi Indonesia maju dalam beberapa dekade mendatang. (Den)
