News Satu, Jakarta, Selasa 28 Januari 2020- Kemudahan dalam layanan akses keuangan formal sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, digitalisasi keuangan dapat menjadi alternatif pembiayaan cepat dan mudah.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pentingnya prioritaskan perluasan dan kemudahan akses layanan keuangan formal di seluruh lapisan masyarakat.
“Selain itu juga, saya minta lembaga keuangan mikro, bank wakaf mikro terus diperluas agar mampu mencapai seluruh lapisan masyarakat yang tidak terjangkau oleh layanan perbankan,” kata Presiden Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas (ratas) mengenai Strategi Nasional Keuangan Inklusif di Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta, Selasa (28/1/2020).
Indeks Literasi Keuangan saat ini telah meningkat dari 29,7 persen di 2016 menjadi 38,03 persen di 2019, namun menurut Presiden, angkanya masih rendah.
“Begitu pula dengan Indeks Inklusi Keuangan, juga meningkat dari 67,8 persen di 2016 menjadi 76,19 persen di 2019,” ujarnya.
Jika dibandingkan inklusi keuangan di negara lain, di ASEAN saja, Presiden mencontohkan seperti Singapura telah mencapai 98 persen, Malaysia 85 persen, dan Thailand 82 persen. Hal lain yang perlu dilakukan untuk meningkatkan inklusi keuangan.
Menurutnya, layanan keuangan digital berbasis internet harus terus dikembangkan, karena Indonesia merupakan negara kepulauan, sehingga memerlukan layanan keuangan digital yang berbasis internet.
“Hal ini juga didukung oleh tingkat penetrasi pengguna internet yang relatif tinggi, yaitu 64,8 persen atau kurang lebih sekarang ini 170 juta orang dari total populasi penduduk Indonesia,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Kepala Negara menganalisis bahwa fintech (financial technology), digitalisasi keuangan dapat menjadi alternatif pembiayaan cepat dan mudah.
“Dan tercatat outstanding pinjaman kredit fintech mencapai Rp12,18 triliun atau meningkat 141 persen di November 2019,” pungkasnya. (fred)
Comment