Jakarta, Jumat, 16 Oktober 2026 | News Satu – Dugaan penyelewengan anggaran pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi sorotan anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin.
Hasanuddin menilai, dugaan penyimpangan tersebut memprihatinkan karena anggaran yang seharusnya digunakan untuk memadamkan kebakaran justru diduga tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya.
Hasanuddin mengingatkan, penyimpangan anggaran penanganan karhutla berpotensi menghambat upaya pemadaman dan memperburuk dampak kebakaran. Ketika penanganan tidak berjalan optimal, api dapat meluas, sementara asap berisiko mengganggu kesehatan masyarakat hingga melintasi batas negara.
“Kami sangat prihatin dan menyesalkan temuan KPK itu. Ada alokasi untuk pemadaman kebakaran hutan dan lahan, tetapi konon ada penyelewengan,” ujar Hasanuddin di Jakarta, Jumat (16/10/2026).
Menurut Hasanuddin, anggaran pemadaman semestinya digunakan untuk mendukung penanganan kebakaran secara cepat dan efektif. Karena itu, dugaan penyimpangan perlu ditelusuri agar tidak menghambat upaya pemerintah dalam mengendalikan karhutla.
Hasanuddin menilai, persoalan anggaran tidak bisa dipandang semata-mata sebagai masalah administrasi atau keuangan. Dalam situasi kebakaran yang membutuhkan penanganan cepat, penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntukan berpotensi menimbulkan konsekuensi langsung bagi masyarakat dan lingkungan.
Keterlambatan pemadaman dapat memperbesar wilayah terdampak serta memperpanjang paparan asap. Oleh sebab itu, ia menekankan pentingnya memastikan anggaran yang dialokasikan benar-benar mendukung kebutuhan operasional di lapangan.
Meski demikian, dugaan penyelewengan tersebut tetap perlu dibuktikan melalui proses hukum. Pihak yang diduga terlibat tidak dapat dinyatakan bersalah sebelum terdapat pembuktian sesuai ketentuan yang berlaku.
Dampak karhutla, menurut Hasanuddin, tidak hanya dirasakan masyarakat di dalam negeri. Penyebaran asap juga berpotensi memengaruhi negara-negara tetangga, terutama Singapura dan Malaysia.
Lanjut Hasanuddin menyebut adanya protes terkait asap dari masyarakat di negara tetangga. Hasanuddin juga menyinggung informasi mengenai kemungkinan pemerintah Malaysia membawa persoalan tersebut ke forum ASEAN.
“Karena kita bertetangga dengan Singapura dan Malaysia, tentu asap ini menyebar ke mana-mana. Pemerintah Malaysia, kalau tidak salah, juga akan membawanya ke rapat ASEAN,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla memiliki dimensi lintas negara. Selain mengancam kesehatan dan aktivitas masyarakat, asap yang menyebar ke wilayah negara tetangga dapat menambah tekanan diplomatik terhadap Indonesia.
Namun, informasi mengenai rencana pembahasan di ASEAN tersebut masih perlu dikonfirmasi kepada pihak terkait untuk memastikan perkembangan dan agenda resminya.
Hasanuddin mengatakan, dirinya memperoleh informasi bahwa pemerintah telah menggelar sejumlah rapat untuk membahas penanganan karhutla. Akan tetapi, berdasarkan komunikasi dengan sejumlah pejabat daerah, keterbatasan anggaran masih menjadi salah satu kendala yang dihadapi di lapangan.
Kondisi tersebut, menurut dia, perlu menjadi perhatian pemerintah. Ketersediaan anggaran yang memadai dibutuhkan agar upaya pemadaman dapat berjalan sesuai kebutuhan dan tidak terkendala ketika kebakaran harus segera ditangani.
Ia mendorong pemerintah memprioritaskan anggaran untuk mengatasi kebakaran yang sedang berlangsung. Kebutuhan mendesak di lapangan, menurutnya, harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan alokasi sumber daya.
“Daripada berkembang ke mana-mana, lebih bagus ada prioritas anggaran yang memang bisa dimanfaatkan untuk menumpas kebakaran dulu,” pungkasnya.
