Probolinggo, News Satu- Janji politik Wali Kota Probolinggo, Jawa Timur, dr. Aminudin dan Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari Bukhori untuk menaikkan honor RT dan RW menjadi Rp1 juta setiap bulan mulai mendapat sorotan tajam.
Dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Probolinggo, Senin (5/5/2025), Wakil Ketua DPRD Abdul Mujib secara terbuka mempertanyakan komitmen eksekutif terhadap janji tersebut.
“Ini bukan sekadar usulan baru, tapi janji politik yang disampaikan langsung oleh Wali Kota saat kampanye Pilkada 2024. Sudah semestinya direalisasikan,” tegas Mujib dalam rapat di ruang sidang utama DPRD.
Mujib memaparkan bahwa saat ini honor RT dan RW di Kota Probolinggo masih berada di angka Rp400 ribu per bulan. Tambahan Rp600 ribu untuk mencapai janji Rp1 juta akan membutuhkan alokasi anggaran sekitar Rp2,2 miliar, setidaknya untuk tiga bulan terakhir tahun ini.
“Jika pemerintah bisa menggeser anggaran untuk revitalisasi alun-alun atau proyek-proyek lainnya, maka seharusnya peningkatan kesejahteraan RT/RW juga bisa diakomodasi,” kritiknya.
Politisi PKB itu menekankan pentingnya memuliakan peran RT dan RW sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat, bukan hanya sebagai alat politik saat menjelang pemilu.
“Kami mendorong agar honor Rp1 juta itu mulai dibayarkan pada bulan Oktober, November, dan Desember 2025 melalui PAK. Ini ujian bagi Wali Kota: tepati janji atau abaikan amanah rakyat,” ujar Mujib.
Pemkot Probolinggo hingga saat ini belum memberikan kepastian soal realisasi anggaran tambahan tersebut, dengan dalih efisiensi fiskal. Namun DPRD menilai, komitmen politik harus tetap dipegang meski ada tekanan anggaran.
Sementara itu, ratusan pengurus RT dan RW di Kota Probolinggo kini menanti kejelasan: apakah suara mereka di Pilkada hanya dianggap modal politik, atau benar-benar dihargai sebagai bagian dari pembangunan kota. (Bambang)
Comment