Probolinggo, Senin, 19 Oktober 2026 | News Satu – Pemerintah Kota Probolinggo melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) melibatkan seluruh ketua RT dan RW sebagai agen perlindungan sosial (Perlinsos) untuk mendukung pendataan warga dan mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos) agar lebih tepat sasaran.
Upaya tersebut diwujudkan melalui sosialisasi perlindungan sosial sekaligus bimbingan teknis (bimtek) percepatan digitalisasi Perlinsos yang digelar di Pendopo Kecamatan Mayangan, Senin (19/10/2026).
Kegiatan ini diarahkan untuk memperkuat peran masyarakat dalam proses pendataan, verifikasi, serta pendampingan warga yang membutuhkan akses terhadap layanan perlindungan sosial.
Kepala Dinsos PPPA Kota Probolinggo, Siti Romlah, mengatakan keterlibatan ketua RT dan RW diharapkan dapat memperluas jangkauan pendataan sekaligus membantu masyarakat mengakses layanan bantuan pemerintah.
“Kami ingin mendorong keterlibatan masyarakat, khususnya para Ketua RT dan RW, agar dapat berperan aktif dalam mendukung proses pendataan dan membantu masyarakat mengakses layanan perlindungan sosial. Dengan demikian, pelaksanaan program perlindungan sosial dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan,” kata Siti.
Ia menambahkan, Wali Kota Probolinggo berharap pengisian data perlindungan sosial dapat diselesaikan dalam waktu satu bulan. Karena itu, partisipasi ketua RT dan RW dinilai penting untuk mendukung percepatan proses tersebut.
Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo, Retno Fadjar Winarti, mengatakan bimtek tersebut bertujuan menyiapkan para agen Perlinsos agar mampu mendampingi masyarakat, terutama kelompok yang masuk desil 1 hingga desil 4.
Kelompok tersebut menjadi perhatian dalam proses pendampingan, termasuk warga yang tidak memiliki telepon pintar maupun akses internet sehingga berpotensi mengalami kesulitan saat mengakses layanan digital.
Menurut Retno, pendampingan langsung diperlukan agar keterbatasan perangkat dan akses internet tidak menjadi hambatan bagi masyarakat dalam memperbarui data maupun mengakses layanan perlindungan sosial.
Ia menjelaskan, sistem yang dikembangkan pemerintah pusat mengedepankan prinsip satu data yang terintegrasi dengan memanfaatkan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
“Melalui bimtek ini, para agen diharapkan memahami mekanisme pendampingan masyarakat, khususnya kelompok rentan. Dengan sistem data yang terintegrasi dan dukungan pendampingan di lapangan, proses verifikasi diharapkan dapat berjalan lebih baik,” ujar Retno.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Probolinggo, Joko Santoso, mengingatkan para agen Perlinsos agar menjaga objektivitas dan tidak memanipulasi data karena faktor kedekatan pribadi maupun hubungan keluarga.
“Kami meminta para agen membantu warga yang tidak memiliki ponsel berbasis Android agar tetap dapat memperbarui data mereka,” pungkasnya.
Pesan tersebut menekankan pentingnya pendataan yang objektif dalam proses perlindungan sosial. Akurasi informasi menjadi salah satu faktor penting agar program bantuan pemerintah dapat menjangkau masyarakat sesuai kondisi dan kriteria yang ditetapkan.
Kegiatan sosialisasi dan bimtek tersebut turut dihadiri Retno Fadjar Winarti, Joko Santoso, serta para lurah se-Kota Probolinggo.
Melalui pelibatan ketua RT dan RW, Pemkot Probolinggo berharap proses digitalisasi perlindungan sosial dapat berjalan lebih cepat, dengan tetap memperhatikan kebutuhan warga yang menghadapi keterbatasan akses teknologi.
