Sumenep, Rabu 21 Januari 2026 | News Satu- Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumenep, Hosnan, secara tegas menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD. Ia menilai mekanisme tersebut berpotensi menjadi langkah mundur dalam demokrasi dan mengancam kedaulatan rakyat.
Sikap itu disampaikan Hosnan dalam Diskusi Publik bertajuk “Pilkada Lewat DPRD: Solusi atau Kemunduran Demokrasi” yang digelar Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kabupaten Sumenep di Hall Hotel Kaberaz, Rabu (21/1/2026).
“Bagi saya, Pilkada tidak langsung adalah bentuk kemunduran demokrasi,” tegas Hosnan di hadapan peserta diskusi.
Menurutnya, Pilkada langsung merupakan instrumen penting untuk menjaga hak politik masyarakat dalam menentukan pemimpin daerahnya. Jika pemilihan dikembalikan ke DPRD, ruang partisipasi publik dikhawatirkan semakin menyempit.
“Pilkada langsung adalah cara paling jelas menjaga kedaulatan rakyat. Ketika mekanisme itu dialihkan ke DPRD, maka hak rakyat berpotensi tereduksi,” ujarnya.
Hosnan menegaskan, PDI Perjuangan secara konsisten berpihak pada kepentingan rakyat kecil. Prinsip tersebut menjadi dasar penolakan terhadap wacana Pilkada tidak langsung.
“Sejak awal, PDI Perjuangan berdiri sebagai partai wong cilik. Maka menjaga kedaulatan rakyat adalah harga mati,” katanya.
Ia juga menyinggung dinamika sosial yang kerap muncul dalam pelaksanaan Pilkada langsung. Menurut Hosnan, perbedaan pandangan dan gesekan di masyarakat merupakan bagian dari proses demokrasi yang sehat.
“Dinamika Pilkada itu wajar. Justru dari situ masyarakat belajar menilai dan menentukan figur pemimpin yang terbaik,” ucapnya.
Hosnan mempertanyakan urgensi mengembalikan Pilkada ke sistem tidak langsung di tengah meningkatnya kesadaran politik masyarakat.
“Ketika rakyat semakin cerdas, apakah pantas hak mereka justru ditarik kembali untuk menentukan pemimpinnya sendiri?” tandasnya.
Diskusi publik tersebut diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari perwakilan partai politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, hingga mahasiswa. Forum ini menjadi ruang dialog terbuka untuk membedah masa depan demokrasi lokal di tengah wacana perubahan sistem Pilkada. (Robet)
