News Satu, Pamekasan, Jum’at 23 Juli 2021- Aksi penolakan terhadap pemberlakuan PPKM Darurat dan perpanjangan pelaksanaan di Kabupaten Pamekasan Jawa Timur. Bahkan juga terkait dengan perkembangan terkini penularan Covid-19 di Pamekasan dengan anggaran yang begitu besar selama ini.
Buktinya, selama sehari ada dua aksi massa yang mempertanyakan kondisi itu pada pemerintah daerah setempat. Awalnya, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Cabang Pamekasan bergerak dengan long march dari jalan kabupaten menuju Gedung DPRD setempat.
Menurut tuntutan tertulisnya dalam aksi ratusan massa, Ketua PC PMII Pamekasan, Moh. Lutfi meminta agar pihak Pemkab Pamekasan segera melonggarkan penjagaan, sesuai SE yang baru dari Bupati Pamekasan H Baddrut Tamam.
Selain itu, Pihaknya juga menurut orator aksi, meminta pemerintah setempat agar menolak secara resmi, jika ada perpanjangan PPKM kembali. Kemudian, juga meminta pemerintah daerah setempat, secara tegas untuk menekan rumah sakit swasta menerima layanan pasien Covid-19.
“Jika tidak berkenan maka wajib dicabut izinnya,” ungkapnya, Jum’at (23/7/2021).
Tak hanya itu, tuntutan mereka juga mendorong Pemerintah daerah kabupaten Pamekasan segera memberikan kebijaksanaan terhadap PKL. Terutama dalam masa Pandemi dengan berbagai pembatasan, yang dinilai terkatung-katung dan merosot usahanya.
“Terakhir segera penuhi hak rakyat yang termaktub dalam Undang-undang no. 3 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan,” tukasnya.
Menanggapi aksi mahasiswa tersebut, Ketua DPRD Pamekasan, Fathorrohman menegaskan pihaknya akan segera menindaklanjuti tuntutan mahasiswa itu. Bahkan, dengan semangat bersama, pihaknya menegaskan secara lantang hal itu dihadapan massa aksi yang mengepung pintu masuk Gedung DPRD itu.
“Kami akan segera tindak lanjuti tuntutan sahabat-sahabat sekalian,” ujarnya.
Sementara itu di waktu bersamaan, di pintu sebelah timur kompleks gedung Pemkab Pamekasan itu, juga berlangsung aksi serupa. Yakni massa demonstrasi menuntut transparansi anggaran Covid-19 pemkab yang dinilai tidak relevan, dari Mabes Non Government Organization atau NGO Pamekasan.
Meski ditemui oleh Asisten Pemerintahan Setdakab Pamekasan yang mewakili Bupati Pamekasan H Baddrut Tamam, massa tetap bergeming. Bahkan, pendemo menolak berdiskusi secara langsung dengan perwakilan Pemkab Pamekasan tersebut disaat demo.
“Kami tidak mempertanyakan soal PPKM Darurat, namun lebih pada penggunaan anggaran Covid-19 yang hingga sekarang besar tapi tanpa hasil berarti,” ungkap Zaini Wer-wer, Orator Maber NGO Pamekasan.(Yudi)
Comment