Sumenep, Sabtu 6 Juni 2026 | News Satu- Inflasi di Kabupaten Sumenep terus menunjukkan tren mengkhawatirkan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat laju inflasi tahunan (year on year/y-on-y) pada Mei 2026 mencapai 5,12 persen, melonjak dibandingkan April 2026 yang berada di angka 4,13 persen.
Kenaikan tersebut menempatkan Sumenep dalam sorotan karena tingkat inflasinya masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Timur maupun nasional. Kondisi ini menandakan tekanan harga kebutuhan pokok masih membebani masyarakat, terutama pada sektor pangan.
Kepala BPS Kabupaten Sumenep, Handoyo Wijoyo, mengatakan lonjakan inflasi menunjukkan adanya peningkatan harga sejumlah komoditas strategis yang berlangsung dalam kurun satu tahun terakhir.
“Inflasi tahunan Mei 2026 mencapai 5,12 persen, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya sebesar 1,61 persen,” ujarnya, Sabtu(6/6/2026).
Data BPS menunjukkan kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang terbesar inflasi dengan andil mencapai 2,62 persen. Sektor ini mendominasi karena berkaitan langsung dengan kebutuhan harian masyarakat.
Beras menjadi komoditas yang memberikan kontribusi paling besar terhadap inflasi dengan andil 0,36 persen. Di posisi berikutnya terdapat cabai rawit sebesar 0,25 persen dan sigaret kretek mesin sebesar 0,24 persen.
Tak hanya sektor pangan, kenaikan harga juga terjadi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Komoditas emas perhiasan tercatat menjadi penyumbang terbesar dalam kelompok tersebut dengan andil mencapai 1,45 persen.
Sementara itu, sektor penyediaan makanan dan minuman turut memberikan tekanan terhadap inflasi. Kenaikan harga nasi dengan lauk, minuman es, hingga bakso siap santap menjadi faktor yang ikut mendongkrak indeks harga konsumen di Kabupaten Sumenep.
Menurut Handoyo, tingginya inflasi harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan. Stabilitas pasokan serta distribusi bahan pangan dinilai menjadi kunci utama untuk menekan gejolak harga pada bulan-bulan mendatang.
“Pengendalian inflasi memerlukan sinergi semua pihak agar harga kebutuhan pokok tetap stabil dan daya beli masyarakat tetap terjaga,” tegasnya.
Meningkatnya inflasi berpotensi menekan kemampuan belanja masyarakat jika tidak diimbangi dengan langkah pengendalian harga yang efektif. Karena itu, pemerintah daerah didorong memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak guna memastikan ketersediaan bahan pangan tetap aman dan harga tetap terkendali. (Robet)
