Surabaya, Selasa 3 Maret 2026 | News Satu- Rencana impor beras sebanyak 1.000 ton dari Amerika Serikat memicu kritik dari sejumlah kalangan. Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, mengingatkan pemerintah agar kebijakan tersebut tidak bertabrakan dengan agenda besar swasembada pangan yang selama ini digaungkan Presiden RI Prabowo Subianto.
Senator yang akrab disapa Ning Lia itu menegaskan, sebelum memutuskan impor, pemerintah harus menyajikan data akurat dan terukur mengenai kondisi stok beras nasional. Menurutnya, keputusan strategis seperti impor tidak boleh didasarkan pada asumsi, melainkan pada riset komprehensif.
“Selama ini Presiden Prabowo konsisten menyuarakan swasembada pangan dan itu diamini para petani melalui kerja keras menjaga stok nasional. Maka, pertanyaan mendasarnya: apakah kita benar-benar defisit beras?,” ujar Lia, Selasa (3/3/2026).
Lia menekankan pentingnya pemetaan wilayah secara detail. Jika memang terjadi kekurangan pasokan, pemerintah harus mampu menjelaskan daerah mana yang defisit dan daerah mana yang surplus.
“Harus ada riset yang jelas. Jika memang defisit, di wilayah mana? Dan wilayah mana yang surplus? Jangan sampai kebijakan bersifat generalisasi,” tegasnya.
Ia juga mempertanyakan urgensi impor dari negara yang secara geografis sangat jauh dari Indonesia. Menurutnya, faktor jarak akan berdampak pada biaya logistik, distribusi, hingga risiko ketidakstabilan harga.
“Secara logika, impor dari negara yang jauh tentu menimbulkan konsekuensi biaya distribusi yang tidak kecil. Ini harus dihitung secara matang,” katanya.
Lia mengingatkan, masuknya beras impor di saat pasokan dalam negeri sebenarnya cukup berpotensi menekan harga gabah petani. Kondisi tersebut bisa memicu ketidakseimbangan pasar.
“Jangan sampai supply dalam negeri sebenarnya sudah memenuhi demand, tetapi tidak terserap karena masuknya beras impor. Ini bisa menurunkan harga beras nasional maupun harga gabah di tingkat petani,” tandasnya.
Menurutnya, jika keseimbangan pasar terganggu, maka pihak yang paling dirugikan adalah petani. Padahal, saat ini momentum panen sedang berlangsung, terlebih menjelang Ramadan dan Syawal.
“Ini bulan Ramadan jelang Syawal, tentu para petani berharap hasil panen terserap maksimal. Jangan sampai mereka justru terpukul,” ujarnya.
Lia juga menilai kebijakan impor tidak bisa semata dilihat sebagai bagian dari kesepakatan dagang internasional. Pemerintah harus memprioritaskan kepentingan nasional dan ketahanan pangan jangka panjang.
“Jangan sampai perjanjian dagang justru melemahkan posisi Indonesia dan menggerus semangat swasembada pangan,” pungkasnya.
Sorotan terhadap rencana impor beras ini diperkirakan akan terus menguat, terutama di tengah komitmen pemerintah memperkuat ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan petani. (Kiki)
