News Satu, Jakarta, Kamis 13 April 2023- Rencana proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) nampaknya pemerintah akan berhutang ke Cina. Bahkan, Cina meminta agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dijadikan jaminan.
Namun, permintaan Cina tersebut tidak diamini oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan.
Luhut Binsar Panjaitan mengatakan China kekeh minta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi penjamin pinjaman utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Namun, Luhut tak mengamini tuntutan China tersebut. Ia merekomendasikan penjaminan dilakukan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) alias PII.
“Memang masih ada masalah psikologis ya, jadi mereka (China) maunya dari APBN. Tapi kita jelaskan prosedurnya akan panjang. Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018,” katanya, Kamis (13/4/2023).
Lanjut Luhut, jika Cina tetap mau APBN maka prosedurnya masih panjang. Oleh karena itu, pihaknya mengingatkan agar Cina tidak meminta APBN menjadi jaminan dalam proyek KCJB ini.
“Ada masalah itu, tapi kalo dia (China) mau tetap APBN, ya dia akan mengalami (prosedur) panjang. Itu sudah diingatkan dan mereka sedang mikir-mikir,” tandasnya.
Sementara, disisi lain Luhut menyebut China hanya mau menurunkan bunga utang kereta cepat dari 4 persen ke level 3,4 persen. Luhut menyebut bunga utang tersebut masih terlalu tinggi dan pemerintah ingin bunga utang bisa turun sampai 2 persen.
Meski bunga masih cukup tinggi, Luhut mengatakan pemerintah tak masalah. Menurutnya, pemerintah bakal tetap membayarnya karena bunga itu sudah lebih baik dari bunga pinjaman luar negeri lainnya.
“Karena kalau kamu pinjam ke luar juga bunganya sekarang bisa 6 persen juga. Jadi 3,4 persen misalnya sampai situ, we are doing ok walaupun nggak oke-oke amat,” dalih Luhut.
Dikonfirmasi terpisah, Direktur Utama PT PII Wahid Sutopo mengatakan belum menerima mandat dari Luhut soal proses penjaminan proyek KCJB tersebut. Kendati, ia menegaskan PT PII hadir untuk melaksanakan penjaminan pemerintah di proyek infrastruktur.
“Terkait proyek KCJB, sampai saat ini kami belum secara resmi menerima penugasan dari pemerintah dalam melakukan penjaminan proyek tersebut. Namun, sekiranya akan mendapatkan penugasan untuk penjaminan KCJB, kami berkomitmen akan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya. (Zhena)
Comment