HEADLINEJATIMMADURAMIGASNEWSNEWS SATUPEMERINTAHANREGIONALSUMENEP

Mahasiswa Kepung Kantor Bupati Sumenep, Tuntut Hentikan Survei Seismik Migas Yang Ancam Laut Kangean

×

Mahasiswa Kepung Kantor Bupati Sumenep, Tuntut Hentikan Survei Seismik Migas Yang Ancam Laut Kangean

Sebarkan artikel ini
Mahasiswa Kepung Kantor Bupati Sumenep, Tuntut Hentikan Survei Seismik Migas Yang Ancam Laut Kangean
Mahasiswa Kepung Kantor Bupati Sumenep, Tuntut Hentikan Survei Seismik Migas Yang Ancam Laut Kangean

Sumenep, News Satu, Rabu 25 Juni 2025- Aksi perlawanan terhadap eksploitasi sumber daya alam kembali terjadi di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur. Sekitar 50 mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Kangean (GMK) mengepung Kantor Bupati, Rabu (25/6/2025), menuntut dihentikannya survei seismik migas oleh PT Kangean Energy Indonesia di wilayah Kepulauan Kangean.

Dengan lantang, Korlap aksi Ahmad Faiq Hasan meneriakkan protes keras terhadap aktivitas survei yang mereka sebut sebagai bentuk kolonialisme baru atas nama energi nasional.

“Kami datang bukan untuk basa-basi! Suara rakyat Pulau Kangean tegas, tolak survei seismik yang menghancurkan laut dan membunuh nelayan,” ujar Faiq di tengah kerumunan mahasiswa.

Menurut GMK, hasil kajian akademik menunjukkan bahwa survei seismik migas berpotensi merusak ekosistem laut secara masif, mengganggu habitat ikan, dan secara langsung menghantam tulang punggung ekonomi nelayan lokal.

Lebih tajam lagi, GMK menuding PT Kangean Energy Indonesia (KEI) Ltd. telah menikmati hasil bumi selama puluhan tahun, namun tidak memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Kangean dikeruk, tapi jalannya masih rusak. Tak ada rumah sakit yang layak. Warga harus berjuang menyeberang laut demi berobat. Migas ini untung buat siapa? Bukan kami,” tegas Faiq.

Aksi ini menjadi puncak kekecewaan mahasiswa atas diamnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep. GMK menuding Pemkab lebih berpihak pada korporasi ketimbang rakyatnya sendiri. Mahasiswa mendesak seluruh izin survei dan eksplorasi migas dicabut karena dianggap mengancam lingkungan dan mengabaikan hak masyarakat adat dan pesisir.

“Bupati harus sadar! Jangan berlindung di balik retorika pembangunan jika nyawa dan laut kami yang jadi korban,” pungkasnya. (Roni)

Comment