Arab Saudi, Senin 1 Juni 2026 | News Satu- Pelaksanaan ibadah haji 2026 menghadapi berbagai tantangan di lapangan, mulai dari kepadatan jemaah di kawasan Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina), adaptasi layanan berbasis syarikah, hingga meningkatnya kebutuhan pelayanan bagi jemaah lanjut usia. Di tengah kompleksitas tersebut, sinergi lintas sektor dinilai menjadi faktor penentu keberhasilan penyelenggaraan haji tahun ini.
Anggota DPD RI, Lia Istifhama, menilai koordinasi yang semakin solid antara pemerintah Indonesia dan otoritas Arab Saudi berhasil menjaga kualitas pelayanan serta kenyamanan jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah haji.
Menurut perempuan yang akrab disapa Ning Lia itu, penyelenggaraan haji 2026 menjadi fase penting dalam penguatan tata kelola layanan haji yang lebih terintegrasi, khususnya melalui peran strategis Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi dalam sistem manajemen yang lebih terpusat dan profesional.
“Kolaborasi lintas sektor tahun ini terlihat semakin solid. Tidak hanya antar-kementerian di dalam negeri, tetapi juga koordinasi dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi yang semakin terstruktur,” ujarnya, Senin (1/6/2026).
Pelaksanaan puncak haji di kawasan Armuzna menjadi salah satu tantangan utama yang harus dihadapi petugas dan jemaah. Tingginya mobilitas jutaan jemaah dari berbagai negara menuntut kesiapan sistem pelayanan, pengaturan transportasi, distribusi logistik, hingga pengawasan lapangan yang lebih optimal.
Selain itu, penerapan skema layanan berbasis syarikah yang mulai diterapkan dalam beberapa tahun terakhir juga menuntut adaptasi lebih cepat dari para jemaah Indonesia maupun petugas pendamping. Ning Lia menilai berbagai dinamika tersebut mampu diantisipasi dengan baik berkat koordinasi lintas kementerian yang berjalan efektif.
Meningkatnya jumlah jemaah lanjut usia juga menjadi tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan haji tahun ini. Menurut Lia, kebutuhan layanan kesehatan, pendampingan ibadah, hingga mobilitas lansia memerlukan perhatian yang lebih intensif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Ia mengapresiasi langkah pemerintah dalam memperkuat layanan ramah lansia yang dinilai mampu memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para jemaah.
“Di tengah berbagai dinamika, pemerintah hadir dengan solusi yang cepat dan terkoordinasi. Ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan dan pelayanan semakin matang,” tegasnya.
Lia juga menyoroti peran aktif petugas Kementerian Agama yang bertugas di lapangan. Menurutnya, para petugas tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi turut melakukan pengawasan langsung terhadap berbagai kebutuhan jemaah.
Ia melihat adanya kesamaan visi dan koordinasi yang baik antara petugas dari berbagai daerah, mulai dari Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Jawa Tengah, hingga unsur Kementerian Agama pusat. Kondisi tersebut dinilai menjadi modal penting dalam menjaga kualitas pelayanan di tengah tingginya dinamika penyelenggaraan ibadah haji.Selain penguatan koordinasi, Lia turut mengapresiasi sejumlah inovasi yang mulai diterapkan pemerintah, seperti peningkatan sistem informasi jemaah, penguatan pendampingan ibadah, hingga pengawasan berbasis lapangan yang lebih intensif.
Menurutnya, berbagai inovasi tersebut mencerminkan komitmen pemerintah untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan jemaah.
“Dengan sinergi yang kuat antar-kementerian dan dukungan Kementerian Haji dan Umrah, jemaah dapat merasakan kenyamanan dan keamanan selama menjalankan ibadah. Ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam melayani umat,” tambahnya.
Ke depan, Lia berharap pola koordinasi lintas sektor tersebut terus diperkuat, terutama dalam mitigasi risiko di kawasan padat, peningkatan layanan kesehatan jemaah, serta optimalisasi teknologi digital guna mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji pada tahun-tahun mendatang. (Kiki)
