Jakarta, News Satu, Senin 30 Juni 2025- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan komitmennya untuk mendorong ekonomi berkelanjutan di wilayah tambang nasional. Melalui strategi hilirisasi pascatambang, pemerintah ingin memastikan roda ekonomi tetap berputar setelah masa eksploitasi tambang berakhir.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa hal ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
“Kita jangan sampai menjadi negara dengan kutukan sumber daya alam. Setelah tambang ini selesai, harus ada diversifikasi hilirisasi yang dibangun,” tegas Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (30/6/2025).
Bahlil mengungkapkan bahwa proposal feasibility study (FS) proyek hilirisasi sudah diterima Kementerian ESDM. Pemerintah merencanakan pembangunan pusat ekonomi baru yang fokus pada sektor perikanan dan perkebunan di tahun ke-8 hingga ke-9 proyek berjalan.
“Investasi pascatambang harus dipikirkan sejak awal. Tujuannya agar masyarakat tetap merasakan dampak ekonomi positif, bahkan setelah tambang ditutup,” tandasnya.
Salah satu proyek andalan dalam agenda hilirisasi nasional adalah ekosistem industri baterai listrik terintegrasi milik konsorsium Antam IBC CBL. Proyek ini mengintegrasikan aktivitas tambang nikel di Halmahera Timur, Maluku Utara, hingga produksi baterai kendaraan listrik di Karawang, Jawa Barat.
Dengan investasi sebesar USD 5,9 miliar, proyek ini membentang di atas lahan 3.023 hektare dan diklaim mampu menyerap 35.000 tenaga kerja langsung, serta menghadirkan pembangunan 18 dermaga multifungsi sebagai penunjang infrastruktur.
Langkah diversifikasi pascatambang dinilai penting untuk menghindari skenario kerusakan lingkungan dan stagnasi ekonomi setelah tambang ditutup. Pemerintah menargetkan agar pertumbuhan ekonomi daerah tidak hanya bergantung pada sektor pertambangan, namun juga dapat berkembang melalui basis produksi lain yang berkelanjutan.
Meski ESDM optimis, tantangan dalam implementasi hilirisasi pascatambang tetap besar, mulai dari kesenjangan regulasi hingga potensi konflik lahan dan lingkungan. Pemerintah diminta memastikan transparansi, partisipasi masyarakat lokal, dan pengawasan ketat agar proyek tidak hanya menguntungkan investor, tetapi benar-benar menyejahterakan rakyat. (Den)
Comment