Pamekasan, Senin 1 Juni 2026 | News Satu- Pemerintah Kabupaten Pamekasan kembali menorehkan prestasi dalam tata kelola keuangan daerah dengan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Raihan tersebut menjadi pencapaian istimewa karena merupakan opini WTP ke-12 secara berturut-turut yang berhasil diraih Pemkab Pamekasan sejak tahun 2014. Capaian itu sekaligus memperkuat rekam jejak pemerintah daerah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Pamekasan, KH Kholilurrahman, didampingi Ketua DPRD Pamekasan, Ali Maskur, di Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur, Sidoarjo.
Bupati Kholilurrahman menyampaikan apresiasi kepada tim auditor BPK yang telah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap laporan keuangan pemerintah daerah hingga akhirnya kembali memberikan opini tertinggi dalam audit keuangan tersebut.
Menurutnya, opini WTP menunjukkan bahwa sistem administrasi pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah telah berjalan sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku.
“Alhamdulillah hasilnya membanggakan, yaitu Pamekasan tetap meraih opini WTP. Kami berterima kasih kepada BPK yang telah melakukan pemeriksaan secara profesional dan menyeluruh,” ujar Kholilurrahman, Seniin (1/6/2026).
Meski kembali meraih predikat terbaik dalam audit keuangan, Kholilurrahman menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh berpuas diri. Sejumlah catatan yang diberikan BPK akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan pada tahun-tahun mendatang.
Ia mengakui bahwa mengelola anggaran daerah dalam jumlah besar dengan tingkat kepatuhan yang tinggi bukan perkara mudah. Karena itu, perbaikan sistem dan pengawasan akan terus dilakukan agar seluruh program pembangunan berjalan sesuai aturan.
“Ke depan tugas kita adalah meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran. Menjaga seluruh proses tetap berjalan sesuai koridor aturan hingga 100 persen tentu memiliki tantangan tersendiri,” tegasnya.
Kholilurrahman menilai keberhasilan mempertahankan opini WTP selama lebih dari satu dekade tidak lepas dari kolaborasi yang terbangun antara pemerintah daerah dan DPRD Pamekasan.
Menurutnya, hubungan yang harmonis antara lembaga eksekutif dan legislatif menjadi modal penting dalam menciptakan pemerintahan yang efektif, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Ini adalah hasil kerja bersama antara eksekutif dan legislatif. Semua harus berjalan seirama agar hasilnya benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Pamekasan, Ali Maskur, menyebut capaian WTP ke-12 berturut-turut menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah daerah dalam menjalankan prinsip akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Ia menegaskan bahwa opini WTP harus menjadi standar yang terus dipertahankan setiap tahun sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat.
“WTP ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Karena itu, capaian ini harus terus dipertahankan,” ujar Ali Maskur.
Opini WTP yang diraih secara konsisten sejak 2014 hingga 2025 menempatkan Kabupaten Pamekasan sebagai salah satu daerah yang mampu menjaga kualitas pengelolaan keuangan secara berkelanjutan. Bagi Kholilurrahman, penghargaan tersebut merupakan raihan kedua selama dirinya menjabat sebagai bupati. Sementara tradisi WTP yang telah berlangsung selama 12 tahun berturut-turut menjadi fondasi penting dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.
Capaian ini sekaligus menjadi indikator bahwa pengelolaan APBD di Kabupaten Pamekasan terus diarahkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas demi mendukung pembangunan serta pelayanan publik yang lebih baik. (Yudi)
