News Satu, Ogan Komering Ilir, Kamis 30 April 2020- Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) untuk 60 ribu Kepala Keluarga Miskin Baru (KK Misbar) yang terdampak Covid-19 di OKI terhambat. Pasalnya, pihak ketiga selaku penyedia barang/jasa dari PT atau CV HJ dan Usaha Dagang “Ib” tidak profesional atau terkesan kurang bertanggung jawab.
Terkait itu, Kepala Dinas Sosial OKI, H Reswandi SP, MM mengatakan, dari sebanyak 60.000 paket sembako yang akan didistribusikan kepada Kepala Keluarga misbar di wilayah OKI, dari Senin-Selasa (27-28 April 2020) hanya 495 paket sembako yang sudah distribusikan ke Desa Kayu Labu Kecamatan Petir.
“Untuk cukup sesuai data penerima bansos KK misbar tersebut, kita harus berhutang sembako ke pedagang lain dulu, untung mereka percaya sama kita,” terangnya, Kamis (30/4/2020).
Menurut Reswandi, anggaran 60 ribu paket bansos bagi 60 ribu KK misbar itu sudah diusulkan dan akan dianggarkan sebesar Rp12 miliar.
“Namun bila ada penambahan jumlah KK misbar mungkin ada penambahan dana, dan itu tergantung kebijakan Bupati OKI yang juga selaku Ketua gugus Covid-19 OKI,” ujarnya.
Lebih lanjut dia katakan, pihaknya sudah menunjuk pihak ketiga untuk menyediakan barang berupa paket sembako bagi kepala keluarga miskin baru yang terdampak Covid-19.
“CV yang kita tunjuk yakni CV “HJ” dan Usaha Dagang “Ib” yang merupakan gabungan usaha dagang di Lempuing dan Belitang. CV HJ bukan punya kita melainkan punya RK dan rekanan Usaha Dagang “Ib” yang merupakan gabungan Usaha Dagang dari Lempuing dengan Belitang. Ditunjuk langsung sebagai penyedia barang, karena mereka sanggup menyediakan beras dengan jumlah banyak,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, A. Kadir salah satu tokoh masyarakat di Kayuagung mengaku sangat miris bila bansos bagi warga miskin baru itu banyak belum didistribusikan kepada masyarakat yang sudah terdata. Sementara berita Bupati OKI akan membagikan 60 ribu paket sembako bagi KRTS di OKI sudah menyebar kemana-mana.
“Namun kenyataannya berbanding terbalik, bayangkan sembako yang akan dibagikan kepada keluarga misbar yang hanya 495 orang saja Kepala Dinasnya harus “Ngutang” atau “Ngebon” dengan pedagang lain,” tandasnya.
Padahal sudah ditunjuk pihak ketiganya CV HJ dan Usaha Dagang dari gabungan usaha antara Lempuing dengan Belitang.
