Anggota DPRD Jatim Bagikan Program Tanpa Cashback

News Satu, Sumenep, Rabu 3 Maret 2021- Mathur Husyairi, Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, menantang masyarakat untuk mengajukan program pemberdayaan.

Tantangan tersebut disampaikan anggota dewan dari dapil Madura itu saat menggelar serap aspirasi atau Reses di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur.

Menurutnya, saat ini dirinya tengah membuka kesempatan selebar-selebarnya kepada kelompok atau organisasi berbadan hukum di Madura yang memiliki gagasan program pemberdayaan.

Usulan itu akan dirinya perjuangkan di APBD Perubahan 2021 dan di APBD Provinsi Jatim 2022 sesuai porsi yang dirinya punya selaku wakil rakyat.

“Silahkan siapa saja yang mau mengajukan program, sampaikan proposalnya ke saya paling lambat tanggal 15 Maret (2021),” ucap Mathur pada awak media, Rabu (3/3/2021).

Namun ia memberikan pra syarat, setiap program yang diajukan pada dirinya harus bersifat pemberdayaan yang berkelanjutan, serta konsep yang ditawarkan betul-betul bisa dipertanggungjawabkan.

“Konsepnya harus jelas, harus berkelanjutan dan harus memberikan dampak ekonomi,” jelasnya.

Menariknya lagi, mantan aktivis PMII itu menegaskan bahwa setiap program yang berasal dari dirinya tidak diperjualbelikan alias semuanya no cashback (tidak ada cashback). 100 persen anggaran wajib direalisasikan sesuai peruntukannya.

“Zero cashback. Ini komitmen saya sejak sebelum menjadi anggota DPRD. Dalam hal ini niat saya adalah pokir dewan seperti hibah, pokmas, jasmas dan lainnya dapat memberikan kesejahteraan dan bila perlu dapat mengatasi kemiskinan,” terangnya.

Mathur menjelaskan, dirinya memilih lebih spesifik kepada program pemberdayaan ketimbang pekerjaan fisik lantaran untuk program infrastruktur rerata sudah diambil porsinya oleh anggota dewan yang lain.

“Sehingga saya agak menyingkir dari itu dan menggarap di bagian pemberdayaan. Karena menurut saya, jika ini digarap dengan baik akan sangat berdampak positif pada masyarakat di tingkat grasroot,” paparnya.

Apalagi, sambung pria asal Bangkalan ini, anggaran untuk hibah melalui legislator nilainya cukup besar setiap tahunnya, yakni untuk APBD Jawa Timur yang masuk ke Madura lebih dari satu triliun.

“Dengan anggaran sebesar itu maka sudah semestinya, masalah kesejahteraan, masalah kemiskinan, IPM yang rendah bisa teratasi secara perlahan. Tetapi sejauh ini kan belum, sehingga saya perlu ambil bagian (pemberdayaan) ini,” pungkasnya. (Lim)

Komentar