Bupati Sumenep Fokus Bangun Pulau-Pulau, Mayoritas Anggaran Jalan 2026 Dialihkan Ke Kepulauan

Sumenep, Minggu 27 September 2026 | News Satu- Pemerintah Kabupaten Sumenep menunjukkan keberpihakan nyata terhadap wilayah kepulauan dengan mengalokasikan sebagian besar anggaran pembangunan jalan tahun 2026 ke kawasan pulau-pulau terluar. Dari total anggaran Rp47,53 miliar yang disiapkan, sekitar 57,9 persen atau Rp27,53 miliar difokuskan untuk memperkuat infrastruktur jalan di wilayah kepulauan.

Kebijakan tersebut merupakan instruksi langsung Bupati Sumenep Dr. Achmad Fauzi Wongsojudo, SH, MH, yang menempatkan pembangunan infrastruktur kepulauan sebagai salah satu prioritas utama pemerintah daerah dalam mempercepat pemerataan pembangunan.

Menurut Bupati Fauzi, pembangunan jalan menjadi faktor strategis dalam meningkatkan mobilitas masyarakat, memperlancar distribusi barang, membuka akses pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah kepulauan yang selama ini menghadapi tantangan geografis lebih besar dibanding wilayah daratan.

“Kami ingin memastikan masyarakat di wilayah kepulauan memperoleh perhatian yang sama dalam pembangunan. Karena itu, alokasi anggaran tahun 2026 lebih besar diarahkan ke kepulauan sebagai bentuk keberpihakan terhadap pemerataan pembangunan,” tegas Bupati Fauzi, Minggu (27/9/2026).

Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Sumenep, dari total anggaran pembangunan jalan sebesar Rp47.525.847.000, sebanyak Rp27.531.942.000 dialokasikan untuk wilayah kepulauan. Sementara sisanya Rp19.993.905.000 digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan di wilayah daratan.

Kepala Dinas PUTR Kabupaten Sumenep, Eri Susanto, mengatakan kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Bupati agar pembangunan tidak hanya terpusat di wilayah daratan, tetapi juga menjangkau seluruh wilayah kepulauan yang memiliki tingkat kebutuhan infrastruktur lebih tinggi.

“Instruksi Bupati jelas, pembangunan harus dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Karena itu, pada tahun 2026 porsi anggaran jalan memang lebih besar dialokasikan ke wilayah kepulauan,” ujarnya.

Sejumlah proyek strategis telah disiapkan untuk mendukung peningkatan konektivitas antarwilayah kepulauan. Di antaranya rekonstruksi Jalan Pabian–Kangayan di Kecamatan Kangayan, rekonstruksi Jalan Laok Jang-Jang–Kolo-Kolo, serta pemeliharaan Jalan Pelabuhan Batu Guluk–Pandeman di Kecamatan Arjasa.

Sementara di wilayah daratan, pemerintah daerah tetap melaksanakan sejumlah proyek prioritas seperti rekonstruksi Jalan Elak Daya–Mandala di Kecamatan Lenteng, Jalan Batuan–Matanair di Kecamatan Rubaru, serta pemeliharaan Jalan Pasar Ganding–Batu Ampar di Kecamatan Guluk-Guluk.

Tidak hanya pembangunan jalan, Pemkab Sumenep juga memperkuat konektivitas kepulauan melalui pembangunan jembatan penghubung di Desa Kalowang, Kecamatan Gayam. Proyek senilai Rp802 juta tersebut mulai dikerjakan sejak 17 Maret 2026 dengan target penyelesaian selama 180 hari kalender oleh CV Widuri Karya.

Selain itu, pemerintah daerah turut memperbaiki infrastruktur pendukung berupa gorong-gorong di wilayah Kepulauan Sapudi yang mengalami kerusakan akibat usia konstruksi dan beban kendaraan yang melebihi kapasitas. Lanjut Eri Susanto, hingga saat ini lima unit gorong-gorong telah selesai diperbaiki, sementara dua unit lainnya masih dalam proses pengerjaan.

“Untuk gorong-gorong yang rusak, kami lakukan perbaikan melalui anggaran pemeliharaan rutin,” katanya.

Ia menambahkan sebagian besar gorong-gorong yang rusak merupakan infrastruktur lama yang memerlukan peningkatan kualitas agar mampu menahan beban kendaraan yang semakin tinggi.

“Gorong-gorong yang jebol merupakan peninggalan lama, sehingga perlu dilakukan peningkatan atau upgrade agar lebih kuat dan tahan terhadap beban kendaraan,” pungkasnya.

Melalui peningkatan anggaran jalan, pembangunan jembatan, dan perbaikan infrastruktur pendukung, Pemkab Sumenep berharap konektivitas antarpulau semakin kuat, distribusi hasil pertanian dan perikanan lebih lancar, serta akses masyarakat terhadap layanan publik semakin mudah.

Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan infrastruktur antara wilayah daratan dan kepulauan di Kabupaten Sumenep. (Rose)