Jakarta, Minggu 27 September 2026 | News Satu- Ketegangan geopolitik yang terus memicu gangguan pasokan minyak dunia mulai menjadi alarm serius bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Ancaman terhadap jalur distribusi energi dan meningkatnya ketidakpastian pasokan global mendorong pemerintah mempercepat langkah penguatan ketahanan energi nasional demi mengantisipasi gejolak harga dan risiko krisis pasokan di masa depan.
Peringatan tersebut mengemuka dalam forum internasional G20 Energy Abundance Ministerial Meeting yang berlangsung di Houston, Texas, Amerika Serikat, pada 14-16 September 2026. Dalam forum yang dihadiri para pemimpin sektor energi dunia itu, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot menegaskan bahwa Indonesia tengah memperkuat fondasi energi nasional sambil tetap menjaga arah transisi menuju energi bersih.
Menurut Yuliot, setiap negara memiliki hak untuk menentukan strategi energinya sendiri sesuai kondisi domestik dan kebutuhan pembangunan nasional.
“Indonesia mendukung hak berdaulat setiap negara untuk menentukan jalur energinya berdasarkan kondisi nasionalnya. Kami terus memperkuat ketahanan energi nasional dengan tetap mendorong transisi energi yang berkeadilan menuju Net Zero Emissions 2060 atau lebih cepat,” ujar Yuliot dalam forum tersebut.
Pemerintah menilai ketergantungan terhadap impor energi masih menjadi tantangan besar. Saat ini konsumsi bahan bakar minyak (BBM) nasional mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara produksi minyak domestik baru berada di kisaran 600 ribu barel per hari.
Kesenjangan tersebut membuat Indonesia masih harus mengandalkan impor untuk memenuhi kebutuhan energi nasional.
Untuk mengurangi ketergantungan tersebut, pemerintah menargetkan peningkatan produksi minyak hingga mencapai 1 juta barel per hari. Upaya itu dilakukan melalui pembukaan peluang investasi di 118 wilayah kerja migas dengan berbagai insentif dan skema fiskal yang lebih kompetitif.
Langkah tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan energi sekaligus menjaga stabilitas pasokan di tengah ketidakpastian global.
Selain meningkatkan produksi minyak, pemerintah juga mempercepat diversifikasi energi melalui pemanfaatan sumber daya dalam negeri.
Salah satu program unggulan yang menjadi sorotan adalah implementasi B50, yakni campuran bahan bakar solar dengan bahan bakar nabati hingga 50 persen.
Program ini diproyeksikan mampu mengurangi kebutuhan impor solar hingga sekitar 310 ribu barel per hari. Selain itu, pemerintah memperkirakan B50 dapat menghemat devisa negara hampir USD10 miliar setiap tahun dan menciptakan lebih dari 2 juta lapangan kerja baru.
“Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menjalankan program B50,” tegas Yuliot.
Kebijakan tersebut dipandang sebagai salah satu langkah strategis dalam mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil impor sekaligus memperkuat industri energi berbasis sumber daya domestik.
Di sektor ketenagalistrikan, pemerintah memperkirakan kebutuhan listrik nasional akan terus meningkat seiring pertumbuhan industri, digitalisasi, dan ekspansi ekonomi nasional.
Permintaan listrik diprediksi tumbuh sekitar 5,3 persen setiap tahun. Untuk mengantisipasi lonjakan tersebut, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 menargetkan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt.
Menariknya, sekitar 76 persen tambahan kapasitas tersebut akan berasal dari energi baru dan terbarukan (EBT).
Pengembangan infrastruktur energi tersebut diperkirakan membutuhkan investasi sekitar USD180 miliar dan membuka peluang besar bagi investor swasta, termasuk produsen listrik independen yang akan mengisi sekitar 73 persen kapasitas pembangkit baru.
Pemerintah juga mempercepat pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 GWp untuk menggantikan pembangkit diesel serta mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.
“Kami telah membenahi iklim investasi di dalam negeri. Kami mempermudah prosedur berusaha,” kata Yuliot.
Dalam forum G20 tersebut, Indonesia juga menekankan bahwa tidak ada satu model energi yang dapat diterapkan secara seragam di seluruh dunia.
Pemerintah menilai setiap negara harus memiliki fleksibilitas untuk menentukan teknologi dan sumber energi yang paling sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan geografis masing-masing.
Indonesia juga mendorong agar agenda energi G20 tidak hanya fokus pada pemenuhan kebutuhan energi saat ini, tetapi juga memastikan pembangunan sistem energi yang berkelanjutan untuk jangka panjang.
Menurut Yuliot, keseimbangan antara ketahanan energi, keterjangkauan harga, akses masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan harus menjadi prioritas bersama.
“G20 harus mendorong pendekatan yang seimbang yang memajukan ketahanan energi, keterjangkauan, aksesibilitas, dan keberlanjutan. Indonesia siap bekerja sama dengan seluruh anggota untuk membangun masa depan energi global yang inklusif, berkelanjutan, dan aman,” pungkasnya.
Di tengah meningkatnya risiko gangguan pasokan energi dunia, Indonesia kini berupaya menempatkan diri tidak hanya sebagai konsumen energi, tetapi juga sebagai negara yang mampu memperkuat ketahanan energi nasional melalui peningkatan produksi, diversifikasi sumber energi, dan percepatan investasi sektor energi bersih. (Den)
