Jakarta, Minggu 27 September 2026 | News Satu- Pemerintah mulai menyiapkan implementasi program pendidikan gratis secara bertahap yang akan menjangkau sekolah negeri maupun swasta mulai tahun 2027. Kebijakan ini menjadi bagian dari langkah pemerintah menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sekaligus memperluas akses pendidikan bagi seluruh anak Indonesia, terutama dari keluarga kurang mampu.
Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Suharti, mengatakan program tersebut akan diterapkan secara bertahap, selektif, dan afirmatif dengan mempertimbangkan kondisi daerah serta kemampuan fiskal pemerintah.
“Untuk pendidikan dasar sebenarnya tidak hanya untuk sekolah negeri. Baik negeri maupun swasta, secara bertahap, selektif, dan afirmatif. Kebijakan ini akan mulai dilaksanakan secara bertahap tahun depan di 2027,” kata Suharti.
Menurutnya, pemerintah tengah menyusun berbagai skema pelaksanaan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna memastikan kebijakan berjalan tepat sasaran.
Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, serta sejumlah instansi terkait dilibatkan dalam penyusunan mekanisme pelaksanaan agar program pendidikan gratis dapat menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
Suharti menjelaskan, daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi, kapasitas fiskal rendah, dan wilayah tertinggal akan menjadi prioritas utama penerapan kebijakan tersebut.
Pemerintah menargetkan tidak ada lagi anak yang kehilangan akses pendidikan hanya karena keterbatasan ekonomi atau lokasi tempat tinggal.
“Wilayah 3T mendapatkan prioritas utama tentu saja. Karena ini untuk memastikan anak-anak dari semua kelompok bisa bersekolah bersama-sama secara merata,” ujarnya.
Kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menjadi fokus utama karena selama ini masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan fasilitas pendidikan, akses transportasi, hingga minimnya ketersediaan tenaga pendidik.
Selain menyiapkan pendidikan gratis, pemerintah juga mempercepat pembangunan infrastruktur pendidikan melalui program pembangunan dan revitalisasi sekolah di berbagai daerah.
Kemendikdasmen mencatat lebih dari 16.000 satuan pendidikan telah dibangun maupun direvitalisasi secara bertahap dalam beberapa waktu terakhir sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan nasional.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan perluasan akses pendidikan berjalan seiring dengan peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah.
Di sisi lain, pemerintah juga memperluas jangkauan Program Indonesia Pintar (PIP) yang selama ini menjadi instrumen bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu.
Saat ini sebanyak 19 juta peserta didik telah menerima manfaat PIP, termasuk sekitar 888 ribu anak usia Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Pemerintah bahkan berencana memperluas bantuan tersebut kepada peserta didik Taman Kanak-Kanak (TK) yang sebelumnya belum terjangkau program bantuan pendidikan.
Dalam skema yang sedang disiapkan, peserta didik TK berpeluang memperoleh bantuan pendidikan sebesar Rp450 ribu per tahun.
Tak hanya fokus pada akses pendidikan, pemerintah juga memperkuat kualitas sumber daya manusia di sektor pendidikan melalui peningkatan kompetensi guru.
Program Pendidikan Profesi Guru (PPG), pemberian beasiswa, tunjangan, serta berbagai pelatihan kompetensi terus diperluas untuk meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik.
“Mulai dari tahun kemarin bahkan lebih dari 800 ribu guru mengikuti pendidikan profesi guru untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas mereka,” pungkasnya.
Pemerintah berharap kombinasi antara pendidikan gratis, perluasan bantuan pendidikan, pembangunan sekolah, serta peningkatan kualitas guru dapat mempercepat pemerataan pendidikan dan mengurangi kesenjangan akses pendidikan antarwilayah di Indonesia. (Den)
